Gebrakan Efisiensi Anggaran Prabowo-Gibran, Jantung Ekonomi Kerakyatan
Selasa, 18 Maret 2025 - 15:29 WIB
loading...
A
A
A
Efisiensi juga disebut-sebut berdampak pada dibatalkannya beasiswa, KIP kuliah, dan pemotongan dana riset, bahkan kemungkinan naiknya uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri. Beredarnya materi presentasi soal dikorbankannya sektor pendidikan dan kesehatan hanya menjadi pendukung bagi program prioritas seperti MBG dan 3 juta rumah rakyat memicu keresahan publik.
Reaksi paling keras muncul dalam bentuk demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil yang mengangkat tagar #IndonesiaGelap pada 17-21 Februari 2025 di Jakarta, dan terus berlangsung di sejumlah kota. Salah satu tuntutan yang digaungkan para pendemo adalah penolakan terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dituding menyasar sektor pendidikan dan layanan publik lainnya.
Banyaknya salah kaprah soal efisiensi anggaran menunjukkan perlunya perbaikan dalam komunikasi publik oleh pemerintah. Dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas melalui telepon pada 10-13 Februari 2025, sebanyak 68,8% responden merasa kebijakan baru pemerintah seperti soal kenaikan PPN 12%, pembatasan distribusi elpiji 3kg, dan efisiensi anggaran tidak tersosialisasikan dengan baik.
Polemik dan penolakan yang muncul dari publik di antaranya karena kebijakan tersebut tanpa adanya kajian yang mendalam berdasarkan data (19,9%), dilakukan terburu-buru (16,7%), dan tidak melibatkan partisipasi publik (12,7%). Separuh responden (49,3%) meyakini komunikasi publik berpengaruh terhadap citra dan kinerja pemerintah, bahkan 38,0% menilai sangat berpengaruh.
Di sisi lain publik secara luas sebetulnya mendukung kebijakan efisiensi anggaran dengan harapan dapat mengurangi kebocoran uang rakyat (24,4%) dan belanja pemerintah yang tidak produktif (22,5%). Selain itu 24,6% responden menerima kebijakan efisiensi agar tidak menambah beban APBN akibat utang dan 27,1% setuju efisiensi agar pemerintah bisa fokus pada program prioritas.
Sementara itu media-media internasional menganalogikan efisiensi anggaran Prabowo dengan kebijakan austerity yang memang kerap mendapatkan perlawanan publik. Pemerintah perlu lebih optimal lagi dalam menjelaskan kepada publik soal efisiensi anggaran dan manfaatnya, membuka prosesnya secara transparan, serta memastikan penggunaan anggaran betul-betul tepat sasaran.
Sudah terlalu lama bangsa kita terlena dan menormalisasikan pemborosan anggaran, seolah-olah tidak bisa diubah. Diet anggaran menjadi jurus ampuh pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memutus mata rantai kejumudan tersebut. Publik harus diyakinkan bahwa efisiensi ditujukan bagi program-program prioritas kerakyatan dan dirasakan dampaknya oleh rakyat.
Prabowo-Gibran ingin membangun birokrasi pemerintahan yang efisien, mulai dari menghemat anggaran yang tidak terlalu penting. Jika ingin melangkah menjadi negara maju, birokrasi yang bersih menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pembayar pajak maupun investasi. Setiap rupiah anggaran negara menjadi nyata terasa dan tepat sasaran ke dalam jantung ekonomi rakyat Indonesia Raya.
Reaksi paling keras muncul dalam bentuk demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil yang mengangkat tagar #IndonesiaGelap pada 17-21 Februari 2025 di Jakarta, dan terus berlangsung di sejumlah kota. Salah satu tuntutan yang digaungkan para pendemo adalah penolakan terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dituding menyasar sektor pendidikan dan layanan publik lainnya.
Banyaknya salah kaprah soal efisiensi anggaran menunjukkan perlunya perbaikan dalam komunikasi publik oleh pemerintah. Dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas melalui telepon pada 10-13 Februari 2025, sebanyak 68,8% responden merasa kebijakan baru pemerintah seperti soal kenaikan PPN 12%, pembatasan distribusi elpiji 3kg, dan efisiensi anggaran tidak tersosialisasikan dengan baik.
Polemik dan penolakan yang muncul dari publik di antaranya karena kebijakan tersebut tanpa adanya kajian yang mendalam berdasarkan data (19,9%), dilakukan terburu-buru (16,7%), dan tidak melibatkan partisipasi publik (12,7%). Separuh responden (49,3%) meyakini komunikasi publik berpengaruh terhadap citra dan kinerja pemerintah, bahkan 38,0% menilai sangat berpengaruh.
Di sisi lain publik secara luas sebetulnya mendukung kebijakan efisiensi anggaran dengan harapan dapat mengurangi kebocoran uang rakyat (24,4%) dan belanja pemerintah yang tidak produktif (22,5%). Selain itu 24,6% responden menerima kebijakan efisiensi agar tidak menambah beban APBN akibat utang dan 27,1% setuju efisiensi agar pemerintah bisa fokus pada program prioritas.
Sementara itu media-media internasional menganalogikan efisiensi anggaran Prabowo dengan kebijakan austerity yang memang kerap mendapatkan perlawanan publik. Pemerintah perlu lebih optimal lagi dalam menjelaskan kepada publik soal efisiensi anggaran dan manfaatnya, membuka prosesnya secara transparan, serta memastikan penggunaan anggaran betul-betul tepat sasaran.
Sudah terlalu lama bangsa kita terlena dan menormalisasikan pemborosan anggaran, seolah-olah tidak bisa diubah. Diet anggaran menjadi jurus ampuh pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memutus mata rantai kejumudan tersebut. Publik harus diyakinkan bahwa efisiensi ditujukan bagi program-program prioritas kerakyatan dan dirasakan dampaknya oleh rakyat.
Prabowo-Gibran ingin membangun birokrasi pemerintahan yang efisien, mulai dari menghemat anggaran yang tidak terlalu penting. Jika ingin melangkah menjadi negara maju, birokrasi yang bersih menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pembayar pajak maupun investasi. Setiap rupiah anggaran negara menjadi nyata terasa dan tepat sasaran ke dalam jantung ekonomi rakyat Indonesia Raya.
(abd)
Lihat Juga :
