Kemendagri Prioritaskan Blanko E-KTP untuk Daerah Peserta Pilkada 2020
Kemendagri Prioritaskan Blanko E-KTP untuk Daerah Peserta Pilkada 2020
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memprioritaskan daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk mendapatkan blanko e-KTP. Seperti diketahu, tahun ini akan digelar 270 pillkada pada September mendatang.
“Blanko kita beri prioritas untuk yang pilkada,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrullah melalui pesan singkatnya, Minggu (1/2/2020). (Baca juga: Diikuti 230 Petahana, Mendagri Perkirakan Konflik Pilkada 2020 Tinggi)
Dia mengatakan pemerintah telah menggelontorkan lebih dari 7 juta blanko ke daerah. Pada 2020 ini pemerintah telah melakukan pengadaan sebanyak 16 juta keping blanko. ”Sudah 7,3 juta lebih (ke daerah). Saat ini stock sekitar 9 juta di pusat,” ungkapnya. (Baca juga: 230 Petahana Berpotensi Maju Lagi di Pilkada, Tito Ingatkan Netralitas)
Zudan mengatakan pihaknya terus berusaha agar semua penduduk dapat memiliki e-KTP. Dengan begitu tidak ada lagi surat keterangan (suket). “Kita semaksimal mungkin babatin suket. Sehingga kita berharap semua penduduk WNI sudah pegang e-KTP,” ujarnya.
Dia mengatakan, setiap dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) melakukan jemput bola untuk pelayanan e-KTP. Namun dia mengakui ada daerah yang memang pro aktif tapi ada juga yang sebaliknya. “Tapi ada yang proaktif rajin sekali, ada juga yang harus didorong-dorong,” tuturnya.
Zudan kembali mengimbau disdukcapil di daerah untuk melakukan jemput bola. Terutama daerah-daerah yang akan menyelenggarakan pilkada tahun ini. “Saya mengimbau untuk seluruh kepala dinas turun jemput bola lebih aktif. Ke SMA, pabrik-pabrik, lapas, pesantren dan kerja sama dengan berbagai pihak untuk membangun ekosistem agar memudahkan dalam pemberian identitas,” paparnya.
Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku adanya kemungkinan blanko akan berkurang pada pertengahan tahun. Namun dia sudah melakukan pembicaraan dengan menteri keuangan dan jajarannya untuk penyediaan anggarannya. “Saya sudah sampaikan ke Bapak Presiden, Menteri Keuangan dan Dirjen Anggaran. Komitmen Menteri Keuangan, Dirjen Anggaran, kekurangan Rp250 miliar akan dipenuhi,” ungkapnya.
Tito menilai jika anggaran tersebut dipenuhi maka ketersediaan blanko tidak akan menjadi masalah. Mantan Kapolri ini berharap agar pelayanan e-KTP dapat segera diselesaikan terutama di daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020 ini. “Kalau dipenuhi sampai akhir tahun tidak ada masalah dengan blanko e KTP. Kita harapkan secepat mungkin sebelum 23 September 270 wilayah yang berkontestasi politik ini e-KTP-nya selesai,” tegasnya.
“Blanko kita beri prioritas untuk yang pilkada,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrullah melalui pesan singkatnya, Minggu (1/2/2020). (Baca juga: Diikuti 230 Petahana, Mendagri Perkirakan Konflik Pilkada 2020 Tinggi)
Dia mengatakan pemerintah telah menggelontorkan lebih dari 7 juta blanko ke daerah. Pada 2020 ini pemerintah telah melakukan pengadaan sebanyak 16 juta keping blanko. ”Sudah 7,3 juta lebih (ke daerah). Saat ini stock sekitar 9 juta di pusat,” ungkapnya. (Baca juga: 230 Petahana Berpotensi Maju Lagi di Pilkada, Tito Ingatkan Netralitas)
Zudan mengatakan pihaknya terus berusaha agar semua penduduk dapat memiliki e-KTP. Dengan begitu tidak ada lagi surat keterangan (suket). “Kita semaksimal mungkin babatin suket. Sehingga kita berharap semua penduduk WNI sudah pegang e-KTP,” ujarnya.
Dia mengatakan, setiap dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) melakukan jemput bola untuk pelayanan e-KTP. Namun dia mengakui ada daerah yang memang pro aktif tapi ada juga yang sebaliknya. “Tapi ada yang proaktif rajin sekali, ada juga yang harus didorong-dorong,” tuturnya.
Zudan kembali mengimbau disdukcapil di daerah untuk melakukan jemput bola. Terutama daerah-daerah yang akan menyelenggarakan pilkada tahun ini. “Saya mengimbau untuk seluruh kepala dinas turun jemput bola lebih aktif. Ke SMA, pabrik-pabrik, lapas, pesantren dan kerja sama dengan berbagai pihak untuk membangun ekosistem agar memudahkan dalam pemberian identitas,” paparnya.
Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku adanya kemungkinan blanko akan berkurang pada pertengahan tahun. Namun dia sudah melakukan pembicaraan dengan menteri keuangan dan jajarannya untuk penyediaan anggarannya. “Saya sudah sampaikan ke Bapak Presiden, Menteri Keuangan dan Dirjen Anggaran. Komitmen Menteri Keuangan, Dirjen Anggaran, kekurangan Rp250 miliar akan dipenuhi,” ungkapnya.
Tito menilai jika anggaran tersebut dipenuhi maka ketersediaan blanko tidak akan menjadi masalah. Mantan Kapolri ini berharap agar pelayanan e-KTP dapat segera diselesaikan terutama di daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020 ini. “Kalau dipenuhi sampai akhir tahun tidak ada masalah dengan blanko e KTP. Kita harapkan secepat mungkin sebelum 23 September 270 wilayah yang berkontestasi politik ini e-KTP-nya selesai,” tegasnya.
(cip)
Explore More