BPKH Fasilitasi UMKM Goes to Hajj untuk Pendaftaran Haji dan Ekspor Rendang ke Tanah Suci
Senin, 24 Februari 2025 - 07:53 WIB
loading...
BPKH bersama perbankan dan lembaga pembiayaan syariah mengadakan kegiatan UMKM Goes to Hajj. Program ini memberikan akses bagi pelaku UMKM dan kemudahan tenaga kerja untuk mendaftar haji. Foto: Ist
A
A
A
PADANG - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama perbankan dan lembaga pembiayaan syariah mengadakan kegiatan "UMKM Goes to Hajj", sebuah langkah strategis untuk mendorong peluang ekspor bagi pelaku UMKM.
Program ini juga memberikan akses bagi pelaku UMKM dan kemudahan tenaga kerja untuk mendaftar Haji. BPKH turut mengajak grup pengusaha perhotelan, retail, dan eskpor impor di Arab Saudi, untuk berperan dalam membantu UMKM mendistribusikan produknya ke pasar Arab Saudi.
Baca juga: BPKH Gandeng Muhammadiyah Perluas Program Kemaslahatan Umat
Anggota Badan Pelaksana BPKH Harry Alexander mengatakan, komitmen BPKH dalam mendukung inovasi dan kolaborasi dalam ekosistem perhajian, termasuk optimalisasi dana kelolaan melalui peningkatan pendaftaran haji dari sektor UMKM.
“UMKM dapat turut serta dalam ekosistem perhajian untuk memenuhi kebutuhan penyediaan makanan khas Indonesia pada musim haji seperti rendang sehingga dengan akses pasar yang lebih luas, para pelaku UMKM dapat berkembang untuk mampu mendaftar haji,” ujarnya, Senin (24/2/2025).
Buya Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI yang juga Ketua PP Muhammadiyah yang membawahi UMKM menekankan bahwa potensi produk Sumatera Barat bukan hanya bumbu rendang, tetapi juga berbagai bumbu khas lainnya yang dapat menembus pasar global dan menjadi titik awal pembentukan kota devisa.
“PP Muhammadiyah memiliki 24 cabang Muhammadiyah di seluruh dunia yang bisa dijadikan kanal promosi dan distribusi produk HIPERMI (Himpunan Pengusaha Randang Minang Indonesia),” katanya.
Kepala Kanwil DJPb sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Satu Sumbar Syukriah menuturkan DJPb mendapatkan Amanah sebagai Regional Chief Economic (RCE) dan Financial Officer (FA) termasuk di Sumatera Barat.
DJPb dalam hal ini diminta menggali potensi ekonomi daerah, melakukan analisa, dan memberikan rekomendasi. Salah satu potensi ekonomi Provinsi Sumatera Barat yang perlu dikembangkan yaitu Bumbu dan Rendang di mana industri pengelolaan bumbu rendang butuh bahan baku yang erat kaitannya dengan petani dan Sumatera Barat yang agraris.
“HIPERMI di bawah binaan DJPb Kemenkeu Sumbar diharapkan menjadi wadah berkembangnya suatu proses bisnis dari hulu ke hilir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumbar, mulai dari petani sampai pengusaha rendang yang pada akhirnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam upaya meningkatkan kemampuan fiskal di Sumbar,” ujarnya.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Barat Endrizal menambahkan pemerintah provinsi siap mendukung program ini.
“Pemerintah provinsi siap menjadi perusahaan pendamping dalam kerja sama program UMKM Goes to Hajj. Kami juga akan mengerahkan dinas dan tenaga pendamping untuk memastikan kelancaran program ini,” ucapnya.
Program ini juga memberikan akses bagi pelaku UMKM dan kemudahan tenaga kerja untuk mendaftar Haji. BPKH turut mengajak grup pengusaha perhotelan, retail, dan eskpor impor di Arab Saudi, untuk berperan dalam membantu UMKM mendistribusikan produknya ke pasar Arab Saudi.
Baca juga: BPKH Gandeng Muhammadiyah Perluas Program Kemaslahatan Umat
Anggota Badan Pelaksana BPKH Harry Alexander mengatakan, komitmen BPKH dalam mendukung inovasi dan kolaborasi dalam ekosistem perhajian, termasuk optimalisasi dana kelolaan melalui peningkatan pendaftaran haji dari sektor UMKM.
“UMKM dapat turut serta dalam ekosistem perhajian untuk memenuhi kebutuhan penyediaan makanan khas Indonesia pada musim haji seperti rendang sehingga dengan akses pasar yang lebih luas, para pelaku UMKM dapat berkembang untuk mampu mendaftar haji,” ujarnya, Senin (24/2/2025).
Buya Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI yang juga Ketua PP Muhammadiyah yang membawahi UMKM menekankan bahwa potensi produk Sumatera Barat bukan hanya bumbu rendang, tetapi juga berbagai bumbu khas lainnya yang dapat menembus pasar global dan menjadi titik awal pembentukan kota devisa.
“PP Muhammadiyah memiliki 24 cabang Muhammadiyah di seluruh dunia yang bisa dijadikan kanal promosi dan distribusi produk HIPERMI (Himpunan Pengusaha Randang Minang Indonesia),” katanya.
Kepala Kanwil DJPb sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Satu Sumbar Syukriah menuturkan DJPb mendapatkan Amanah sebagai Regional Chief Economic (RCE) dan Financial Officer (FA) termasuk di Sumatera Barat.
DJPb dalam hal ini diminta menggali potensi ekonomi daerah, melakukan analisa, dan memberikan rekomendasi. Salah satu potensi ekonomi Provinsi Sumatera Barat yang perlu dikembangkan yaitu Bumbu dan Rendang di mana industri pengelolaan bumbu rendang butuh bahan baku yang erat kaitannya dengan petani dan Sumatera Barat yang agraris.
“HIPERMI di bawah binaan DJPb Kemenkeu Sumbar diharapkan menjadi wadah berkembangnya suatu proses bisnis dari hulu ke hilir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumbar, mulai dari petani sampai pengusaha rendang yang pada akhirnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam upaya meningkatkan kemampuan fiskal di Sumbar,” ujarnya.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Barat Endrizal menambahkan pemerintah provinsi siap mendukung program ini.
“Pemerintah provinsi siap menjadi perusahaan pendamping dalam kerja sama program UMKM Goes to Hajj. Kami juga akan mengerahkan dinas dan tenaga pendamping untuk memastikan kelancaran program ini,” ucapnya.
(jon)
Lihat Juga :
