Yang Kaya Nikahi si Miskin, Demokrat Singgung Masalah HAM

JAKARTA - Anjuran Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendi, orang kaya sebaiknya menikahi orang miskin untuk menekan angka kemiskinan ditanggapi beragam sejumlah pihak.

(Baca juga: Soal Usulan Nikah si Kaya dan Miskin, Netizen: Bingung Tinggal di Indonesia)

Salah satunya oleh Fraksi Partai Demokrat. Demokrat menilai, usulan tersebut membuktikan bahwa pemerintah sudah mengintervensi hak asasi manusia (HAM) dan juga kehabisan akal untuk memberantas kemiskinan.

"Usulan menteri itu bentuk keputusasaan Jokowi menaikkan pertumbuhan ekonomi yang meroket sesuai janjinya termasuk menekan angka kemiskinan. Yang saya tahu tidak ada visi menteri semua visi presiden kan," kata Sekretaris Bendahara Fraksi Partai Demokrat DPR, Irwan, saat dihubungi SINDO di Jakarta, Jumat (21/2/2020).

Irwan menilai, secara tidak langsung Muhadjir telah menyempitkan arti dan makna pernikahan yang sangat sakral. Dan lagi, belum terbukti bahwa orang kaya menikahi orang miskin itu bisa menekan angka kemiskinan.

"Secara statistik pun tidak akan efektif dan signifikan menekan kemiskinan," ujar Irwan.

Selain itu Irwan menambahkan, negara juga telah mengintervensi hak asasi manusia dalam hal ini hak untuk memilih pasangan hidup untuk dinikahi.

"Yang ada negara mengintervensi hak asasi manusia untuk saling mencintai tanpa memandang strata, suku agama dan ras," tandasnya.