Megawati Instruksikan Kepala Daerah PDIP Tak Ikut Retreat Kemendagri usai Hasto Ditahan KPK
loading...
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDIP untuk tidak ikut dalam kegiatan retreat Kemendagri. Foto/Dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PDIP untuk tidak ikut dalam kegiatan retreat yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
![Megawati Instruksikan Kepala Daerah PDIP Tak Ikut Retreat Kemendagri usai Hasto Ditahan KPK]()
Instruksi Megawati ini melalui Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025. Surat edaran ini dibenarkan oleh Juru Bicara PDIP, Guntur Romli.
"Betul (surat instruksi Megawati)," kata Guntur Romli saat dimintai konfirmasi, Kamis (20/2/2025) malam.
Dalam surat instruksi itu, seluru kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP diminta untuk menunda perjalanan mengikuti retreat di Magelang tanggal 21-28 Februari 2025.
Mereka yang sudah dalam perjalanan pun diminta untuk berhenti.
"Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan, satu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025," tulis surat yang ditandatangani Megawati tersebut.
Bahkan, mereka yang sudah diperjalanan diminta untuk berhenti. Kepala Daerah diminta untuk menunggu arahan lebih lanjut dari Megawati.
"Sekiranya telah dalam perjalanan menuju kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," tuturnya.
Instruksi kedua, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diminta untuk tetap bisa berkomunikasi aktif dan bersiaga terhadap panggilan.
"Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call," tulis poin kedua instruksi tersebut.
Adapun dalam surat instruksi itu diambil setelah penahanan terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto oleh KPK.
"Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis 20 Februari 2025, khususnya terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan bapak Hasto Kristiyanto di Komisi Pemberantasan korupsi," tulis surat tersebut.
Instruksi Megawati ini melalui Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025. Surat edaran ini dibenarkan oleh Juru Bicara PDIP, Guntur Romli.
"Betul (surat instruksi Megawati)," kata Guntur Romli saat dimintai konfirmasi, Kamis (20/2/2025) malam.
Dalam surat instruksi itu, seluru kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP diminta untuk menunda perjalanan mengikuti retreat di Magelang tanggal 21-28 Februari 2025.
Mereka yang sudah dalam perjalanan pun diminta untuk berhenti.
"Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan, satu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025," tulis surat yang ditandatangani Megawati tersebut.
Bahkan, mereka yang sudah diperjalanan diminta untuk berhenti. Kepala Daerah diminta untuk menunggu arahan lebih lanjut dari Megawati.
"Sekiranya telah dalam perjalanan menuju kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," tuturnya.
Instruksi kedua, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diminta untuk tetap bisa berkomunikasi aktif dan bersiaga terhadap panggilan.
"Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call," tulis poin kedua instruksi tersebut.
Adapun dalam surat instruksi itu diambil setelah penahanan terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto oleh KPK.
"Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis 20 Februari 2025, khususnya terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan bapak Hasto Kristiyanto di Komisi Pemberantasan korupsi," tulis surat tersebut.
(shf)
Lihat Juga :
