Menyamakan Persepsi, Menafsirkan Kebijakan

Menafsirkan Kebijakan
Terdapat beberapa kemungkinan adanya resistensi terhadap sebuah kebijakan. Pertama, tidak mempertimbangkan sejumlah aspek yang terkait dengan sasaran atau target kebijakan tersebut. Kedua, tidak mencermati lingkungan kebijakan yang ada sebagai lokus penerapan kebijakan tersebut. Ketiga, cenderung dipaksakan untuk ada agar segera menjadi solusi lebih baik terhadap kondisi tertentu.

Kemungkinan manapun dapat menjadi faktor penyebab tidak tersampaikannya filosofi lahirnya suatu kebijakan. Mengapa? Sudut pandang yang dimiliki target kebijakan baik individu maupun kelompok tidak pernah sama, melainkan pasti berbeda. Perbedaan terjadi karena kemungkinan latar belakang pendidikan, status sosial ekonomi, keyakinan yang dianut, pengalaman birokrasi dan praktis, atau bahkan faham politik yang dimiliki. Menjadi hal yang lumrah apabila masing-masing berpendapat dirinya benar akibat sudut pandangnya yang dimilikinya.

Sudut pandang berbeda tampaknya menjadi dasar kemengapaan munculnya perbedaan penafsiran terhadap sebuah kebijakan. Apakah hal tersebut salah? Perbedaan menafsirkan kebijakan mungkin sebaiknya bukan dianggap sebagai ketidakmampuan untuk melihat kebenaran atau ketidakbenaran sebuah kebijakan. Menafsirkan kebijakan merupakan hak siapapun dan dapat menjadi pembelajaran yang menarik bagi siapapun.

Penafsiran berbeda mungkin saja muncul karena sebuah kebijakan dianggap tidak menguntungkan bagi target kebijakan baik individu maupun kelompok. Padahal, secara teoretis, sebuah kebijakan itu bukan semata-mata diarahkan kepada individu atau kelompok tertentu, tetapi lebih kepada kepentingan umum.