Mendagri: Pencairan Anggaran Tambahan Pilkada Paling Lambat Minggu Depan
Kamis, 03 September 2020 - 12:37 WIB
loading...
A
A
A
Di mana untuk KPU saat ini realisasinya mencapai 97,16% dari total anggaran Rp10,22 triliun. “Kami sudah bergerak semua ke daerah-daerah selama 2 bulan ini ada 18 provinsi membicarakan mengenai ini. Alhamdulillah, realisasi anggaran dari daerah berdasarkan NPHD sudah 97,16%,” ungkap Tito Karnavian.
Dia menyebut, ada beberapa daerah yang belum menuntaskan pencairan anggarannya. Karena itu, dia memastikan akan terus mengejar realisasi anggaran itu. “Ada beberapa yang belum seperti Morowali Utara. Kemudian Halmahera, saya kira sudah Utara dan Barat, tadinya kecil. Waropen ini juga masih di bawah 50%. Kita akan kejar. 97% sudah dialokasikan dari total sekitar Rp10 triliun. Kemudian ini sudah masuk KPUD masing-masing,” ujarnya.
Sementara untuk anggaran Bawaslu sudah terealisasi 95% dari total anggaran Rp3,46 triliun. Untuk pengamanan baru dicairkan 48% dari total Rp1,5 triliun. Menurut Mendagri, kecilnya pencairan anggaran untuk pengamanan pilkada karena ada beberapa alasan. Salah satunya karena aparat keamanan baru mulai aktif ketika ada pengumpulan masa seperti pendaftaran pasangan calon dan sengketa.
Sementara KPU-Bawaslu sudah bekerja dari bulan September 2019. “Kemudian untuk aparat keamanan TNI/Polri nanti akan mengajukan, saya sudah minta pak Kapolri, Panglima TNI untuk mendorong kepala satuan TNI/Polri wilayah masing-masing berkoordinasi dengan kepala daerah supaya segera dilunasi 100%. Dan biasanya, pengalaman saya pernah jadi kapolres, kapolda dua kali begitu minta kepala daerah biasanya cepat diajukan. Kalau engga cepat ya nanti ada masalah nantinya,” paparnya.
Dia menyebut, ada beberapa daerah yang belum menuntaskan pencairan anggarannya. Karena itu, dia memastikan akan terus mengejar realisasi anggaran itu. “Ada beberapa yang belum seperti Morowali Utara. Kemudian Halmahera, saya kira sudah Utara dan Barat, tadinya kecil. Waropen ini juga masih di bawah 50%. Kita akan kejar. 97% sudah dialokasikan dari total sekitar Rp10 triliun. Kemudian ini sudah masuk KPUD masing-masing,” ujarnya.
Sementara untuk anggaran Bawaslu sudah terealisasi 95% dari total anggaran Rp3,46 triliun. Untuk pengamanan baru dicairkan 48% dari total Rp1,5 triliun. Menurut Mendagri, kecilnya pencairan anggaran untuk pengamanan pilkada karena ada beberapa alasan. Salah satunya karena aparat keamanan baru mulai aktif ketika ada pengumpulan masa seperti pendaftaran pasangan calon dan sengketa.
Sementara KPU-Bawaslu sudah bekerja dari bulan September 2019. “Kemudian untuk aparat keamanan TNI/Polri nanti akan mengajukan, saya sudah minta pak Kapolri, Panglima TNI untuk mendorong kepala satuan TNI/Polri wilayah masing-masing berkoordinasi dengan kepala daerah supaya segera dilunasi 100%. Dan biasanya, pengalaman saya pernah jadi kapolres, kapolda dua kali begitu minta kepala daerah biasanya cepat diajukan. Kalau engga cepat ya nanti ada masalah nantinya,” paparnya.
(nbs)
Lihat Juga :
