UU Mahkamah Konstitusi Hanya Akan Lahirkan Demokrasi Semu

Rabu, 02 September 2020 - 17:06 WIB
loading...
A A A
Sejumlah pakar hukum ketatanegaraan lantas mengendus adanya dugaan barter politik dari pembentukan RUU ini. Ambil contoh, soal usia pensiun hakim MK yang ditetapkan jadi 70 tahun. Perpanjangan usia pensiun dinilai sebagai upaya memanjakan hakim lantaran langsung berlaku untuk hakim yang berdinas saat ini. Bukan untuk hakim di periode berikutnya.

Sekadar mengingatkan, saat ini MK tengah menyidangkan dua perkara yang sangat menyedot perhatian masyarakat: UU KPK, UU Stabiltas Keuangan Negara. Belum lagi RUU Cipta Kerja yang sangat potensial digugat ke MK setelah disahkan.

Tak urung, perpanjangan usia pensiun hakim MK dikhawatirkan melemahkan independensi hakim lantaran merasa berutang budi, juga rentan dikontrol demi kepentingan DPR dan pemerintah. Bukan apa-apa, memperpanjang masa jabatan tanpa evaluasi sama saja dengan mendorong terjadinya penyalahgunaan kewenangan MK. Mereka akan menjabat selama 15 tahun tanpa koreksi.

Tentu saja intervensi terhadap Lembaga melalui regulasi merupakan bagian dari upaya melemahkan demokrasi. Lembaga-lembaga itu memang tetap ada, tapi seolah tanpa ruh berkat kewenangannya telah dipereteli,struktur birokrasinya diperumit, dan orang-orangnya mudah dikontrol.
(rza)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Peradi Profesional Dorong...
Peradi Profesional Dorong RUU HPI Lebih Adaptif Hadapi Hubungan Hukum Lintas Negara
Baleg DPR Sangkal Kabar...
Baleg DPR Sangkal Kabar RUU Perampasan Aset Dicoret dari Prolegnas Prioritas 2026
MUI Siapkan Naskah Akademik...
MUI Siapkan Naskah Akademik RUU Pidana LBGT, DPR Janji Tindak Lanjuti
Rapat Paripurna DPR...
Rapat Paripurna DPR Setujui 7 Anggota Komisi Informasi Pusat 2026-2030, Ini Daftarnya
Besok Komisi I DPR Tetapkan...
Besok Komisi I DPR Tetapkan 7 Anggota KIP 2026-2030
DPR Minta Pemerintah...
DPR Minta Pemerintah Evaluasi Harga BBM Non-Subsidi Pascaanjloknya Harga Minyak Dunia
HUKUM MATI! DPR RI Geram,...
HUKUM MATI! DPR RI Geram, Sebut Korupsi Eks Jampidsus Sangat Memalukan
Ratusan Mahasiswa Trisakti...
Ratusan Mahasiswa Trisakti Bergerak dari Tugu 12 Mei Reformasi Menuju Gedung DPR
Ratusan Mahasiswa Trisakti...
Ratusan Mahasiswa Trisakti Bakal Geruduk DPR, Bawa Tiga Tuntutan Rakyat
Rekomendasi
The 2nd IBOS Expo 2026...
The 2nd IBOS Expo 2026 Siap Digelar, Hadirkan Lebih dari 100 Peluang Bisnis dari Berbagai Industri
Rencanakan Liburan Impian...
Rencanakan Liburan Impian Lebih Hemat: Diskon hingga Rp250.000
The Missing Miracle...
The Missing Miracle Doctor, Microdrama Aksi Penuh Misteri, Cuma di V+Short
Berita Terkini
Kasus Febrie Adriansyah...
Kasus Febrie Adriansyah Dialihkan dari Polri ke Kejaksaan, Kapuspenkum: Bentuk Kolaborasi
Komisi III DPR: Penyerahan...
Komisi III DPR: Penyerahan Kasus Mantan Jampidsus ke Kejagung Cegah Gesekan Antarinstitusi
Yusril Ingatkan Kejagung...
Yusril Ingatkan Kejagung Profesional dan Transparan Tangani Kasus Febrie Adriansyah
BPOM Bongkar Peredaran...
BPOM Bongkar Peredaran 2,1 Juta Kosmetik Ilegal Senilai Rp35,8 Miliar
Bertemu Panglima TNI,...
Bertemu Panglima TNI, Kapolri Ungkap Ada yang Ingin Pecah Belah Sinergitas TNI-Polri
Peradi Profesional Dorong...
Peradi Profesional Dorong RUU HPI Lebih Adaptif Hadapi Hubungan Hukum Lintas Negara
Infografis
Negara NATO Ini Klaim...
Negara NATO Ini Klaim akan Diinvasi Rusia dalam Beberapa Tahun
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved