Pantau Aroma Radikalisme PNS, Menpanrb Luncurkan ASN No Radikal
Rabu, 02 September 2020 - 15:41 WIB
loading...
Menpanrb Tjahjo Kumolo bersama sejumlah ASN. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpanrb) Tjahjo Kumolo meluncurkan aplikasi ASN No Radikal. Dalam peluncuran tersebut hadir Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana. Aplikasi ini dapat diakses di www.asnoradikal.menpan.go.id.
“Saya kira dalam rangka memudahkan mekanisme penanganan, pengaduan ASN yang diduga terpapar radikalisme dan terorisme ini sudah hadir aplikasi ASN ini,” kata Tjahjo saat peluncuran secara virtual, Rabu (2/9/2020).
(Baca: Tjahjo Kumolo Minta ASN Edukasi Masyarakat agar Gunakan Masker)
Dia mengatakan aplikasi ini merupakan terobosan inovasi berbasis IT yang diharapkan semakin mempercepat penanganan ASN radikal. Di mana aplikasi ini akan terkoneksi dengan pemerintah daerah, BNPT, Kemenag, BKN, KASN, Kominfo, Badan Siber hingga Badan Intelejen.
“Dan ini diharapkan akan memudahkan untuk mengontrol dan memonitor sehingga masalah radikalisme akan bisa cepat selesai,” ujarnya.
(Baca: Antisipasi Ideologi Berbahaya, BNPT Dialog dengan Tokoh Agama)
Tjahjo menyebut untuk penanganan radikalisme pihaknya sudah melakukan MoU dengan 11 kementerian/lembaga. Namun masih dinilai kurang efektif.
“Sekarang ini kita ingin coba dengan aplikasi ini. Sehingga teman-teman kepala daerah, para sekda, BKD untuk proses eselon II juga hati-hati,” pungkasnya.
“Saya kira dalam rangka memudahkan mekanisme penanganan, pengaduan ASN yang diduga terpapar radikalisme dan terorisme ini sudah hadir aplikasi ASN ini,” kata Tjahjo saat peluncuran secara virtual, Rabu (2/9/2020).
(Baca: Tjahjo Kumolo Minta ASN Edukasi Masyarakat agar Gunakan Masker)
Dia mengatakan aplikasi ini merupakan terobosan inovasi berbasis IT yang diharapkan semakin mempercepat penanganan ASN radikal. Di mana aplikasi ini akan terkoneksi dengan pemerintah daerah, BNPT, Kemenag, BKN, KASN, Kominfo, Badan Siber hingga Badan Intelejen.
“Dan ini diharapkan akan memudahkan untuk mengontrol dan memonitor sehingga masalah radikalisme akan bisa cepat selesai,” ujarnya.
(Baca: Antisipasi Ideologi Berbahaya, BNPT Dialog dengan Tokoh Agama)
Tjahjo menyebut untuk penanganan radikalisme pihaknya sudah melakukan MoU dengan 11 kementerian/lembaga. Namun masih dinilai kurang efektif.
“Sekarang ini kita ingin coba dengan aplikasi ini. Sehingga teman-teman kepala daerah, para sekda, BKD untuk proses eselon II juga hati-hati,” pungkasnya.
(muh)
Lihat Juga :
