Kasus Covid-19 Terus Meroket, Masyarakat Diminta Tetap Jaga Diri
Rabu, 02 September 2020 - 10:35 WIB
loading...
A
A
A
Kelompok yang tidak terdampak makin menurun dari 30 menjadi 26 kabupaten/kota. “Zona tidak terdampak atau hijau turun 13,8% menjadi 13,22%. Terlihat di sini bahwa zona dengan risiko sedang naik dari 43,19% menjadi 44,75%. Dan yang kuning atau risiko rendah dari 36,77% turun menjadi 29,38%,” ungkapnya.
Anggota Komisi IX DPR Yahya Zaini mengatakan, penanganan Covid-19 yang dilakukan selama ini belum efektif dan masif. Pemerintah diminta meningkatkan kapasitas test, tracing, dan treat ment(3T). Saat ini cakupan tes masih rendah, yakni baru sekitar 48%.
“Hanya DKI Jakarta yang sudah di atas standar WHO. Dengan tes yang masih rendah, yang terpapar positif semakin meningkat. Ini artinya masih banyak potensi masyarakat yang terpapar dan belum diketahui,” ujarnya.
Yahya memaparkan beberapa masalah dalam penanganan Covid-19. Pertama, lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Bahkan koordinasi antar kementerian dan lembaga di pemerintah pusat pun kurang baik.
Hal itu terlihat dari langkah pemerintah membentuk struktur baru yang menangani penanganan Covid-19 dari aspek kesehatan dan penanganan ekonomi. Kedua, rendahnya serapan anggaran penanganan Covid-19. (Baca juga: Begini Suasana Hari Pertama Pembatasan Aktivitas Warga Depok)
“Salah satunya akibat lambatnya pencairan anggaran dari Kemenkeu, khususnya untuk sektor kesehatan. Serapan anggaran Covid-19 sampai Agustus 2020, baru sekitar 25%. Yang terendah sektor kesehatan sekitar 7%,” tutur Zaini.
Masalah ketiga ialah masih terbatasnya fasilitas di rumah sakit rujukan. Diantaranya kekurangan ruang isolasi bertekanan negatif dan ventilator. Keempat, masyarakat kurang disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. “Munculnya kluster-kluster baru di perkantoran dan kawasan Indonesia menjadi bukti,” ucapnya.
Anggota Komisi IX DPR Yahya Zaini mengatakan, penanganan Covid-19 yang dilakukan selama ini belum efektif dan masif. Pemerintah diminta meningkatkan kapasitas test, tracing, dan treat ment(3T). Saat ini cakupan tes masih rendah, yakni baru sekitar 48%.
“Hanya DKI Jakarta yang sudah di atas standar WHO. Dengan tes yang masih rendah, yang terpapar positif semakin meningkat. Ini artinya masih banyak potensi masyarakat yang terpapar dan belum diketahui,” ujarnya.
Yahya memaparkan beberapa masalah dalam penanganan Covid-19. Pertama, lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Bahkan koordinasi antar kementerian dan lembaga di pemerintah pusat pun kurang baik.
Hal itu terlihat dari langkah pemerintah membentuk struktur baru yang menangani penanganan Covid-19 dari aspek kesehatan dan penanganan ekonomi. Kedua, rendahnya serapan anggaran penanganan Covid-19. (Baca juga: Begini Suasana Hari Pertama Pembatasan Aktivitas Warga Depok)
“Salah satunya akibat lambatnya pencairan anggaran dari Kemenkeu, khususnya untuk sektor kesehatan. Serapan anggaran Covid-19 sampai Agustus 2020, baru sekitar 25%. Yang terendah sektor kesehatan sekitar 7%,” tutur Zaini.
Masalah ketiga ialah masih terbatasnya fasilitas di rumah sakit rujukan. Diantaranya kekurangan ruang isolasi bertekanan negatif dan ventilator. Keempat, masyarakat kurang disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. “Munculnya kluster-kluster baru di perkantoran dan kawasan Indonesia menjadi bukti,” ucapnya.
Lihat Juga :
