Motif Demokrat Dorong Bentuk Pansus Jiwasraya
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai Demokrat tetap 'keukeuh' untuk mengusulkan Panitia Khusus (Pansus) dalam kasus gagal bayar PT Jiwasraya (Persero). Lalu apa motif Demokrat tetap 'ngotot' mengusulkan Pansus Jiwasraya?
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengungkap dugaan motif tersebut. "Karena Demokrat tak ingin disalahkan dan tak ingin ketiban pulung. Dan Demokrat menganggap pemerintah dan DPR tak serius dalam mengusut kasus Jiwasraya," kata Ujang saat dihubungi SINDOnews, Kamis (30/1/2020).
Kata Ujang, kasus Century yang muncul pada zaman SBY yang hanya Rp7,4 triliun diusut melalui Pansus. Sedangkan Jiwasraya yang kerugiannya diperkirakan Rp13,7 triliun atau lebih besar dari kasus Century, belum juga dibuat Pansus. "Juga DPR tak buat angket. Artinya pemerintah dan DPR tak jalan dan mandul," ujarnya. (Baca Juga: Keukeuh Bentuk Pansus Jiwasraya, PKS: Bukan untuk Jatuhkan Pemerintahan).
Di sisi lain, Demokrat ingin persoalan Jiwasraya clear, dan tidak membebani negara di kemudian hari. Karena, jika kasus Jiwasraya ditutup-tutupi dan tak tuntas penyelesaian, akan dianggap memicu krisis ke depan.
"Sehingga rakyat dan pihak nasabah dari pihak luar negeri tak percaya lagi," kataanalis politik asal Universitas Al Azhar Indonesia itu.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengungkap dugaan motif tersebut. "Karena Demokrat tak ingin disalahkan dan tak ingin ketiban pulung. Dan Demokrat menganggap pemerintah dan DPR tak serius dalam mengusut kasus Jiwasraya," kata Ujang saat dihubungi SINDOnews, Kamis (30/1/2020).
Kata Ujang, kasus Century yang muncul pada zaman SBY yang hanya Rp7,4 triliun diusut melalui Pansus. Sedangkan Jiwasraya yang kerugiannya diperkirakan Rp13,7 triliun atau lebih besar dari kasus Century, belum juga dibuat Pansus. "Juga DPR tak buat angket. Artinya pemerintah dan DPR tak jalan dan mandul," ujarnya. (Baca Juga: Keukeuh Bentuk Pansus Jiwasraya, PKS: Bukan untuk Jatuhkan Pemerintahan).
Di sisi lain, Demokrat ingin persoalan Jiwasraya clear, dan tidak membebani negara di kemudian hari. Karena, jika kasus Jiwasraya ditutup-tutupi dan tak tuntas penyelesaian, akan dianggap memicu krisis ke depan.
"Sehingga rakyat dan pihak nasabah dari pihak luar negeri tak percaya lagi," kataanalis politik asal Universitas Al Azhar Indonesia itu.
(zik)