Kementerian PPPA dan Perak Indonesia Perkuat Kolaborasi Pemberdayaan Perempuan dan Anak

JAKARTA - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( PPPA ) dan Perhimpunan Perempuan Penggerak Indonesia (Perak Indonesia) sepakat untuk memperkuat sinergi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal tersebut disepakati dalam pertemuan yang dihadiri oleh Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi beserta jajaran, serta pengurus pusat Perak Indonesia yang dipimpin oleh Ketua Umum Fyatri Widuri.

Menteri PPPA Arifatul Chairi Fauzi memaparkan sejumlah program unggulan kementerian, salah satunya adalah Ruang Bersama Indonesia (RBI). Program ini dirancang untuk mengatasi berbagai persoalan kompleks terkait perempuan dan anak di Indonesia melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.

"RBI bukan hanya sekadar ruang fisik, tetapi menjadi wadah kolaborasi berbagai pihak untuk menciptakan solusi berbasis komunitas," ujar Menteri Arifatul dalam keterangan pers, Jumat (3/1/2025).



Sebagai upaya nyata, RBI akan mempromosikan kegiatan yang menguatkan empati masyarakat, seperti permainan tradisional yang menanamkan nilai-nilai budaya, pelatihan keterampilan untuk perempuan, hingga ruang aktualisasi yang mendukung kemandirian ekonomi perempuan di tingkat desa. Program ini juga bertujuan mengurangi dampak negatif gadget pada anak melalui pendidikan nilai-nilai kebangsaan yang kreatif dan menyenangkan.

Ketua Umum Perak Indonesia Fyatri Widuri, menyampaikan bahwa visi dan misi organisasinya sejalan dengan Kementerian PPPA. Perak Indonesia yang telah memiliki perwakilan di 15 provinsi dan tiga negara luar negeri, terus berupaya menciptakan kader-kader muda perempuan yang kompeten untuk melanjutkan perjuangan aktivis senior.

"Kami fokus pada empat bidang strategis, yaitu pendidikan dan seni budaya, pemberdayaan ekonomi, kesehatan dan lingkungan hidup, serta hukum dan HAM. Semua ini didasarkan pada data kebutuhan masyarakat di setiap wilayah," ungkap Fyatri.

Audiensi juga menyoroti berbagai isu krusial yang sedang dihadapi, seperti meningkatnya kasus kekerasan seksual pada anak dan dampak negatif gadget terhadap perilaku anak. "Kasus-kasus ini menunjukkan pentingnya peran masyarakat dalam memberikan respons empatik dan solusi. RBI hadir untuk merekatkan kembali hubungan sosial di tengah masyarakat," kata Menteri PPPA.

Salah satu contoh sukses yang dipaparkan adalah Desa Camplong di NTT, yang berhasil mendata secara rinci para tenaga kerja perempuan (TKW) dan menciptakan ruang aspirasi bagi mereka. Di Kalimantan, sebuah desa juga mampu menekan angka pernikahan dini melalui kolaborasi lintas sektor.

Kolaborasi antara Kementerian PPPA dan Perak Indonesia diharapkan mampu mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030. “Kami percaya bahwa melalui sinergi ini, perempuan dan anak di Indonesia akan memiliki masa depan yang lebih cerah,” pungkas Fyatri.

Audiensi ini menjadi langkah awal yang menjanjikan untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi perempuan dan anak di Indonesia, sekaligus memperkuat fondasi sosial di masyarakat melalui kolaborasi dan pemberdayaan berbasis komunitas.