(Mengharapkan) Kebijakan Rasional dan Realistis
Senin, 30 Desember 2024 - 12:04 WIB
loading...
Hendarman - Analis Kebijakan Ahli Utama pada Kemendikbudristek/ Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan. Foto/Dok Pribadi
A
A
A
Hendarman
Analis Kebijakan Ahli Utama pada Kemendikdasmen/Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan
Menarik menyimak sejumlah pernyataan yang disampaikan menteri yang mengurusi pendidikan dasar dan menengah terkait rencana penyempurnaan dan perubahan kebijakan. Dari pernyataan yang diungkapkan terkesan bahwa proses yang seksama dan berhati-hati menjadi prinsip utama dalam penetapan kebijakan pendidikan dasar dan menengah ke depan.
Rencana kebijakan ke depan juga tidak dijadikan sebagai hal yang tidak boleh diketahui publik. Keterbukaan yang dilakukan dengan memberikan keterangan dan klarifikasi menjadi sebuah pola komunikasi yang cukup dapat menenangkan publik. Ini mungkin untuk mengantisipasi agar publik atau masyarakat tidak terkejut dengan kemungkinan lahirnya sebuah kebijakan baru.
Kalaupun pada akhirnya terjadi (perubahan) kebijakan baik secara parsial maupun totalitas, itu akan dapat diterima karena sudah diberikan ruang berupa kesempatan kepada berbagai pemangku kepentingan untuk menyampaikan aspirasi. Walau ada kemungkinan aspirasi tersebut tidak selamanya sejalan dengan rencana (perubahan) kebijakan. Mekanisme tersebut akan menghindarkan persepsi bahwa (perubahan) kebijakan semata-mata karena adanya keinginan pimpinan yang baru untuk meninggalkan warisan (legacy) pada zaman kepemimpinannya. Atau pendapat yang berkembang di masyarakat bahwa “ganti menteri ganti kebijakan”. Ini mengindikasikan bahwa kebijakan itu tidak mendadak lahir tanpa alasan yang rasional dan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang realistis.
Mekanisme terstruktur tersebut setidaknya dapat meminimalkan munculnya kritikan terhadap suatu kebijakan. Tidak sedikit kebijakan pendidikan yang mendapatkan sorotan dan keluhan setelah diimplementasikan. Ini ditengarai terjadi karena kurang atau tidak adanya ruang komunikasi dan interaksi yang memberikan kejelasan tentang kemengapaan atau rasionalitas perumusan dan penetapan sebuah kebijakan. Juga kenyataan bahwa sejumlah kebijakan diluncurkan tanpa memperhatikan situasi dan kondisi yang realistis dari sasaran dan lokus kebijakan tersebut.
Analis Kebijakan Ahli Utama pada Kemendikdasmen/Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan
Menarik menyimak sejumlah pernyataan yang disampaikan menteri yang mengurusi pendidikan dasar dan menengah terkait rencana penyempurnaan dan perubahan kebijakan. Dari pernyataan yang diungkapkan terkesan bahwa proses yang seksama dan berhati-hati menjadi prinsip utama dalam penetapan kebijakan pendidikan dasar dan menengah ke depan.
Rencana kebijakan ke depan juga tidak dijadikan sebagai hal yang tidak boleh diketahui publik. Keterbukaan yang dilakukan dengan memberikan keterangan dan klarifikasi menjadi sebuah pola komunikasi yang cukup dapat menenangkan publik. Ini mungkin untuk mengantisipasi agar publik atau masyarakat tidak terkejut dengan kemungkinan lahirnya sebuah kebijakan baru.
Kalaupun pada akhirnya terjadi (perubahan) kebijakan baik secara parsial maupun totalitas, itu akan dapat diterima karena sudah diberikan ruang berupa kesempatan kepada berbagai pemangku kepentingan untuk menyampaikan aspirasi. Walau ada kemungkinan aspirasi tersebut tidak selamanya sejalan dengan rencana (perubahan) kebijakan. Mekanisme tersebut akan menghindarkan persepsi bahwa (perubahan) kebijakan semata-mata karena adanya keinginan pimpinan yang baru untuk meninggalkan warisan (legacy) pada zaman kepemimpinannya. Atau pendapat yang berkembang di masyarakat bahwa “ganti menteri ganti kebijakan”. Ini mengindikasikan bahwa kebijakan itu tidak mendadak lahir tanpa alasan yang rasional dan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang realistis.
Mekanisme terstruktur tersebut setidaknya dapat meminimalkan munculnya kritikan terhadap suatu kebijakan. Tidak sedikit kebijakan pendidikan yang mendapatkan sorotan dan keluhan setelah diimplementasikan. Ini ditengarai terjadi karena kurang atau tidak adanya ruang komunikasi dan interaksi yang memberikan kejelasan tentang kemengapaan atau rasionalitas perumusan dan penetapan sebuah kebijakan. Juga kenyataan bahwa sejumlah kebijakan diluncurkan tanpa memperhatikan situasi dan kondisi yang realistis dari sasaran dan lokus kebijakan tersebut.
Lihat Juga :
