PPN 12% Tuai Kritik, Perak Indonesia: Beban bagi Perempuan
Kamis, 26 Desember 2024 - 14:46 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: Citra Scholastika Sebut Kenaikan PPN 12% Jadi Tantangan Jelang Comeback Bermusik
Beberapa pakar ekonomi termasuk Direktur Kebijakan Publik CELIOS Media Wahyudi Askar, lanjut dia, tidak sepenuhnya setuju dengan pernyataan pemerintah bahwa semua barang kebutuhan pokok tidak akan dikecualikan dari PPN. Alasannya, kebijakan pengecualian tersebut sebenarnya sudah ada sejak 2009.
Oleh karena itu, hampir semua barang yang dikonsumsi oleh masyarakat kelas menengah ke bawah, termasuk perempuan akan dipengaruhi oleh kenaikan PPN yang terus-menerus. “Ini adalah beberapa bidang di mana perempuan dapat terkena dampak. Bagi banyak perempuan di Indonesia, terutama bagi mereka yang merupakan tulang punggung keluarga, UMKM juga menjadi sumber pendapatan utama mereka,” imbuhnya.
Dengan naiknya PPN, sambung dia, margin keuntungan UMKM dapat menurun, yang dapat berdampak pada kesejahteraan pengusaha dan pekerja yang bergantung pada sektor ini. Baik sebagai ibu maupun pengelola rumah tangga, perempuan Indonesia sering kali bertanggung jawab atas kesehatan keluarga.
Dia menuturkan, peningkatan tarif PPN dapat berdampak pada produk kesehatan tertentu yang dianggap bukan kebutuhan dasar, seperti alat kesehatan, vitamin premium, atau layanan medis khusus. Ini terjadi meskipun bahan pokok tidak dikenakan tarif PPN.
“Hal ini dapat menyebabkan perempuan menanggung biaya kesehatan yang lebih besar, terutama untuk kebutuhan reproduksi dan perawatan anak,” imbuhnya.
Dia pun mengingatkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa 1 dari 10 kepala rumah tangga adalah perempuan. “Mereka mungkin terkena dampak kenaikan PPN secara langsung karena mereka harus mengatur keuangan rumah tangga mereka di tengah biaya hidup yang terus meningkat,” kata dia.
“Namun, meskipun kenaikan PPN secara resmi terfokus pada barang-barang mewah, mereka juga akan mengalami dampak tidak langsung dari kenaikan PPN, seperti kenaikan harga di berbagai sektor lainnya,” tambahnya
Beberapa pakar ekonomi termasuk Direktur Kebijakan Publik CELIOS Media Wahyudi Askar, lanjut dia, tidak sepenuhnya setuju dengan pernyataan pemerintah bahwa semua barang kebutuhan pokok tidak akan dikecualikan dari PPN. Alasannya, kebijakan pengecualian tersebut sebenarnya sudah ada sejak 2009.
Oleh karena itu, hampir semua barang yang dikonsumsi oleh masyarakat kelas menengah ke bawah, termasuk perempuan akan dipengaruhi oleh kenaikan PPN yang terus-menerus. “Ini adalah beberapa bidang di mana perempuan dapat terkena dampak. Bagi banyak perempuan di Indonesia, terutama bagi mereka yang merupakan tulang punggung keluarga, UMKM juga menjadi sumber pendapatan utama mereka,” imbuhnya.
Dengan naiknya PPN, sambung dia, margin keuntungan UMKM dapat menurun, yang dapat berdampak pada kesejahteraan pengusaha dan pekerja yang bergantung pada sektor ini. Baik sebagai ibu maupun pengelola rumah tangga, perempuan Indonesia sering kali bertanggung jawab atas kesehatan keluarga.
Dia menuturkan, peningkatan tarif PPN dapat berdampak pada produk kesehatan tertentu yang dianggap bukan kebutuhan dasar, seperti alat kesehatan, vitamin premium, atau layanan medis khusus. Ini terjadi meskipun bahan pokok tidak dikenakan tarif PPN.
“Hal ini dapat menyebabkan perempuan menanggung biaya kesehatan yang lebih besar, terutama untuk kebutuhan reproduksi dan perawatan anak,” imbuhnya.
Dia pun mengingatkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa 1 dari 10 kepala rumah tangga adalah perempuan. “Mereka mungkin terkena dampak kenaikan PPN secara langsung karena mereka harus mengatur keuangan rumah tangga mereka di tengah biaya hidup yang terus meningkat,” kata dia.
“Namun, meskipun kenaikan PPN secara resmi terfokus pada barang-barang mewah, mereka juga akan mengalami dampak tidak langsung dari kenaikan PPN, seperti kenaikan harga di berbagai sektor lainnya,” tambahnya
Lihat Juga :
