Infrastruktur Digital Terbatas, DPR Minta Pemerintah Tak Andalkan Influencer

JAKARTA - Kritik atas pelibatan influencer dijawab pemerintah untuk menjembatani sosialisasi kebijakan kepada masyarakat. Namun, alasan itu dianggap tidak cukup kuat menjadi dalih pelibatan influencer dan buzzer karena beragamnya kondisi daerah di Indonesia.

“Saya pikir pemerintah bisa memanfaatkan banyak jembatan. Ada media, televisi, kemudian medsos, surat kabar. Kalau memang kurang, ya itu bukan alasan pokok bahwa influencer-influencer yang menjadi bisa menjembatani pemerintah dengan masyarakat,” kata Wakil Ketua DPR Koordinator Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2020).

(Baca: Jasa Influencer, PKS: Pemerintah Bertanggung Jawab atas Terbelahnya Rakyat)

Politikus Partai Gerindra ini menduga pelibatan influencer hanya bagian kecil metode yang bisa dipakai pemerintah.Jika pemerintah hanya terfokus pada penggunaan influencer, dia menilai langkah itu kurang tepat dilakukan karena di Indonesia kondisinya beragam, terutama pada ketersediaan sarana prasarana atau infrastruktur digital.

“Ada keterbatasan sarana dan prasarana serta jarak jangkau. Saya pikir tidak cukup,” tegasnya.

(Baca: Istilah Buzzer dan Influencer Sering Kita Dengar, Apa Perbedaannya?)

Dasco menambahkan, DPR merasa cukup dengan menggunakan televisi internal DPR dan media massa dalam mengampaikan kebijakan-kebijakan di DPR. Jadi, menyampaikan kebijakan kepada masyarakat itu harus dengan cara yang variatif.

“Ya kalau menurut saya, itu (influencer) bukan yang utama tapi kalau variatif daripada bagian komunikasi ya boleh-boleh saja,” tandas mantan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR itu.