Kemenpan RB Sebut 118.000 PNS Pusat Akan Dipindah ke Ibu Kota Baru
Kemenpan RB Sebut 118.000 PNS Pusat Akan Dipindah ke Ibu Kota Baru
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menyebut hanya 118.000 pegawai negeri sipil (PNS) yang akan diboyong ke ibu kota negara baru. Mereka adalah PNS pusat yang ada di Provinsi DKI Jakarta. (Baca juga: Jokowi Tegaskan Semua ASN Pusat Pindah ke Ibu Kota Baru)
“Ditugaskan kepada Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memetakan dari jumlah PNS kementerian dan lembaga yang ada di pusat Jakarta ada berapa. Setelah kami petakan ada 118.000-an sekian ya,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/1/2020).
Seperti diketahui total PNS pusat yang berlokasi di Jakarta sebanyak 182.462 pegawai yang tersebar di 34 kementerian dan 50 badan /lembaga. Tjahjo mengatakan pada skema sementara memang tidak semua PNS akan diboyong ke ibu kota baru. Salah satunya PNS yang memasuki usia pensiun tidak akan disertakan. “Berarti kan kurang. Nah kekurangannya diambil dari ASN Kaltim, dites sesuai kompetensi dan kebutuhan lembaga yang ada. Termasuk oleh ASN baru dan dari yang ada,” tuturnya. (Baca juga: Draf RUU Ibu Kota Baru Selesai, Siap Dikirimkan ke DPR)
Lebih lanjut, Tjahjo mengatakan pemertaan masih akan dilakukan. Dimana kementerian/lembaga diminta untuk melakukan pengecekan terkait kondisi keluarga masing-masing PNS. “Kami akan menyerahkan kepada kementerian/ lembaga untuk dicek masing-masing. Istrinya kerja ngga, kerja di mana. Kan banyak yang suami atau istri di pusat, istri atau suaminya kerja di daerah atau swasta. Kan ini harus dicek,” ungkapnya. (Baca juga: Jokowi Tegaskan Tak Ada Skema Utang Bangun Ibu Kota Baru)
Dia mengakui sebagai abdi negara PNS harus siap ditempatkan dimana saja. Namun pemerintah tetap akan memperhatikan kondisi-kondisi yang ada. “Namun kondisi-kondisi semacam ini kami harus perhatikan. Jangan sampai dia nanti terpaksa pindah tapi tidak konsentrasi kerja kan repot. Ini smart government, smart city ya. Ibu kota baru, jadi smart ASN,” katanya.
Ditanyakan fasilitas yang didapat PNS di ibu kota baru, Tjahjo belum dapat memastikannya. Tapi dia yakin akan ada fasilitas bagi PNS di sana. “Saya tidak berani katakan itu, itu bidang lain. Tapi saya kira iyalah. Saya kira, kan engga mungkin diboyong ke sana terus suruh bayar sendiri kan engga mungkin,” ujarnya
Politikus PDI Perjuangan ini mengaku telah menyerahkan konsep pemindahan PNS ke ibu kota baru. Akan tetapi sebagaimana perintah Presiden Jokowi, PNS akan dipindahkan sekaligus dan tidak bertahap. Dia juga yakin tahun ini telah selesai pemetaan dan dapat dikehui jumlah PNS yang akan pindah.
“Ditugaskan kepada Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memetakan dari jumlah PNS kementerian dan lembaga yang ada di pusat Jakarta ada berapa. Setelah kami petakan ada 118.000-an sekian ya,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/1/2020).
Seperti diketahui total PNS pusat yang berlokasi di Jakarta sebanyak 182.462 pegawai yang tersebar di 34 kementerian dan 50 badan /lembaga. Tjahjo mengatakan pada skema sementara memang tidak semua PNS akan diboyong ke ibu kota baru. Salah satunya PNS yang memasuki usia pensiun tidak akan disertakan. “Berarti kan kurang. Nah kekurangannya diambil dari ASN Kaltim, dites sesuai kompetensi dan kebutuhan lembaga yang ada. Termasuk oleh ASN baru dan dari yang ada,” tuturnya. (Baca juga: Draf RUU Ibu Kota Baru Selesai, Siap Dikirimkan ke DPR)
Lebih lanjut, Tjahjo mengatakan pemertaan masih akan dilakukan. Dimana kementerian/lembaga diminta untuk melakukan pengecekan terkait kondisi keluarga masing-masing PNS. “Kami akan menyerahkan kepada kementerian/ lembaga untuk dicek masing-masing. Istrinya kerja ngga, kerja di mana. Kan banyak yang suami atau istri di pusat, istri atau suaminya kerja di daerah atau swasta. Kan ini harus dicek,” ungkapnya. (Baca juga: Jokowi Tegaskan Tak Ada Skema Utang Bangun Ibu Kota Baru)
Dia mengakui sebagai abdi negara PNS harus siap ditempatkan dimana saja. Namun pemerintah tetap akan memperhatikan kondisi-kondisi yang ada. “Namun kondisi-kondisi semacam ini kami harus perhatikan. Jangan sampai dia nanti terpaksa pindah tapi tidak konsentrasi kerja kan repot. Ini smart government, smart city ya. Ibu kota baru, jadi smart ASN,” katanya.
Ditanyakan fasilitas yang didapat PNS di ibu kota baru, Tjahjo belum dapat memastikannya. Tapi dia yakin akan ada fasilitas bagi PNS di sana. “Saya tidak berani katakan itu, itu bidang lain. Tapi saya kira iyalah. Saya kira, kan engga mungkin diboyong ke sana terus suruh bayar sendiri kan engga mungkin,” ujarnya
Politikus PDI Perjuangan ini mengaku telah menyerahkan konsep pemindahan PNS ke ibu kota baru. Akan tetapi sebagaimana perintah Presiden Jokowi, PNS akan dipindahkan sekaligus dan tidak bertahap. Dia juga yakin tahun ini telah selesai pemetaan dan dapat dikehui jumlah PNS yang akan pindah.
(cip)
Explore More