KNKT Sebut Kelebihan Muatan Truk 18 Persen Secara Teknis Masih Bisa Ditoleransi

“Nah, ODOL itu sudah menjadi darah daging di masyarakat. Jadi, kalau mau mengubah itu juga perlu effort yang besar dan harus serius untuk penanganannya dan komprehensif,” tandasnya.

Karenanya, salah satu usulan KNKT untuk menyelesaikan masalah ODOL ini adalah dimulai dari proyek-proyek pemerintah dan BUMN agar tidak menggunakan ODOL.

“Truknya harus tertib, STNK dan KIR-nya hidup, dan tidak ODOL. Tapi, ternyata sampai sekarang juga proyek-proyek mereka itu tidak pernah lepas dari ODOL,” ungkapnya.

Kalau pemerintah dan BUMN sendiri tidak bisa memberikan contoh kepada pihak swasta, menurutnya, masalah ODOL ini tidak akan pernah bisa dituntaskan.

Tapi, katanya, hingga sekarang belum ada respon dari pemerintah dan BUMN terkait usulan KNKT ini.

“Nggak ada responsnya. Mereka juga mungkin bingung mau respons bagaimana. Saya nggak tahu masalahnya apa,” tuturnya.

Untuk bisa menjalankan kebijakan Zero ODOL, perlu ada pembenahan terhadap sumber daya manusia (SDM) dan perangkat peralatannya di jembatan timbang. Jika itu belum dilakukan maka akan sulit bagi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menerapkan kebijakan tersebut.

Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR Fraksi Gerindra, yang juga praktisi transportasi dan logistik, Bambang Haryo Soekartono, mengutarakan jumlah sumber daya manusia (SDM) di jembatan timbang sangat kurang dan peralatannya juga banyak yang sudah rusak.

Dari total 141 jembatan timbang di seluruh Indonesia, sampai sekarang ini hanya 25 jembatan timbang yang dibuka. Dan itupun tidak beroperasi 24 jam, tapi hanya 8 jam saja.

“Ini kan sama saja dengan bohong jika mau secara serius menerapkan Zero ODOL,” ujarnya.