Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Bagi Masyarakat Terdampak Corona

JAKARTA - Penyaluran bantuan sosial (Bansos) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk masyarakat terdampak Corona di wilayah DKI Jakarta masih terus berlangsung. Pemerintah berupaya mempercepat penyaluran bansos tersebut agar dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang sangat membutuhkan. (Baca juga: DTKS Tak Akurat, DPR Minta Pemerintah Validasi Data Penerima Bansos)

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebutkan berdasarkan data Kementerian Sosial (Kemensos), per 1 Mei 2020, penyaluran bansos presiden telah disalurkan kepada 462.419 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau 48,8% dari total sasaran penerima sebanyak 947.126 KPM. (Baca juga: Update Kasus Corona: 10.843 Positif, 1.665 Sembuh, 831 Meninggal Dunia)

“Hari ini kita mempercepat bantuan presiden untuk sembako di wilayah DKI dan Bodetabek. Insya Allah untuk DKI target penyaluran kita hari ini bisa lebih dari 60%,” ujarnya saat melakukan kunjungan lapangan untuk mengecek stok sembako di gudang Carrefour MT Haryono, Jakarta Selatan, dalam keterangannya kepada SINDOnews, Sabtu (2/5/2020).

Dalam kunjungan tersebut, Menko PMK didampingi Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK Tubagus A Choesni, Asisten Deputi Kompensasi Sosial, Asisten Deputi Konflik Sosial, serta Sekretaris Jenderal Kemensos, Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kemensos, dan Sesditjen Linjamsos Kemensos.

Dia mengatakan untuk mempercepat penyaluran bansos, pemerintah telah menambah jumlah gudang stok penyimpanan sembako untuk bansos presiden dari 5 menjadi 12. Di antaranya PT Pasar Tani, Pertani Karawang, Food Station, Giri Mekar & PPI Cakung, TGV Tangerang, Ciber, Bahtera Assa, Transmart, dan CV Mount Cino. “Kita harapkan stoknya tidak terlambat lagi dan bisa dipercepat. Mudah-mudahan dalam dua hari penyaluran bansos presiden untuk DKI gelombang satu ini bisa selesai,” ungkapnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyebutkan, daerah di DKI Jakarta yang masih rendah tingkat penyalurannya ialah Jakarta Barat (24,5%). Sedangkan untuk daerah lain rata-rata sudah di atas 50%, terutama yang paling tinggi di Jakarta Pusat yaitu 61%.

Adapun mekanisme pengiriman bansos Presiden melibatkan PT Pos dan PT Pasar Tani. Kedua PT ini bertanggung jawab dalam pengiriman dari gudang ke titik drop point yang selanjutnya dibagikan ke para KPM oleh RT/RW setempat. Sejak 30 April 2020 untuk mempercepat proses penyaluran, di gudang Carrefour MT Haryono, anggota TNI juga dilibatkan untuk membantu proses memasukkan paket bansos dari gudang ke kendaraan yang akan mengangkut ke titik drop point.

Selanjutnya, pemberian bansos presiden ini tidak hanya paket sembako seperti saat ini, tapi akan ada juga paket beras saja yang disediakan oleh Bulog. ”Jadi pertama disalurkan paket sembako, kemudian paket beras dan yang ketiga disalurkan paket sembako lagi. Sedangkan yang keempat beras lagi dan dua sisa penyaluran terakhir berupa sembako lagi. Diharapkan hal ini akan mempermudah proses penyediaan barang dan mempercepat bantuan diterima masyarakat,” katanya.

Pada kunjungan sebelumnya, ditemui persoalan data penerima. Dia menekankan target penyaluran bansos presiden diutamakan untuk masyarakat terdampak dan belum menerima program nasional baik mereka yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun tidak. “Kalau memang masih ada yang merasa layak untuk mendapatkan bantuan karena memang dia butuh, prosedurnya bisa melapor RT/RW setempat. Dengan catatan harus melalui proses,” ucap Muhadjir.

Lebih lanjut, untuk memastikan penyaluran bansos presiden tersebut tepat sasaran, Muhadjir melakukan kunjungan lapangan ke RW 5 dan RW 6, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Diketahui penyaluran bansos daerah tersebut telah berjalan baik namun masih perlu perbaikan data untuk penyaluran bansos tahap berikutnya.

“Data akan terus kita sempurnakan. Pastikan bansos presiden ini diutamakan untuk mereka yang terdampak terlebih perhatikan untuk warga yang belum tercatat dalam DTKS, RT/RW/Kelurahan harus pastikan betul ketepatan sasarannya,” kata Muhadjir.