DTKS Tak Akurat, DPR Minta Pemerintah Validasi Data Penerima Bansos
Sabtu, 02 Mei 2020 - 17:42 WIB
loading...
Anggota DPR, Intan Fauzi meminta agar pemerintah melakukan validasi penerima bansos. Foto/SINDOnews/ r ratna purnama
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah diminta melakukan pemutakhiran data penerima bantuan sosial (Bansos) COVID-19. Pasalnya warga di sejumlah wilayah yang menerapkan PSBB banyak yang tidak mendapatkan bantuan akibat salah sasaran. (Baca juga: Stafsus Wapres: Kepatuhan PSBB dan Belanja Daerah untuk Corona Minim)
Anggota DPR, Intan Fauzi meminta agar pemerintah melakukan validasi akurat agar tepat sasaran. Acuan pemerintah saat ini dalam melakukan penyaluran bantuan adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dia berpendapat data tersebut kurang akurat sehingga menyebabkan salah sasaran. (Baca juga: Update Kasus Corona: 10.843 Positif, 1.665 Sembuh, 831 Meninggal Dunia)
"Data ini harus diperbaiki sehingga bantuan yang diberikan pemerintah tepat guna," kata Intan saat diskusi online yang diselenggarakan oleh Media Center DPP PAN dengan tema 'Nasib Pekerja: Kena PHK tapi Dilarang Mudik. Lantas Bagaimana Solusinya, Sabtu (2/5/2020).
Dia menjabarkan ketidakakuratan data ini menjadi persoalan serius. Jika ini dibiarkan maka permasalahan tidak akan pernah selesai. "Memang DTKS kita masih bermasalah. Ini tidak saja menjadi PR bangsa ini ke depan, tetapi harus dituntaskan sekarang sebab persoalan data ini telah terjadi berulang-ulang," tegasnya.
Disebutkan Intan, sejak Maret 2020, pemerintah pusat memang sudah mengalokasikan dana Rp405,1 triliun untuk mengatasi COVID-19. Refocusing Anggaran tersebut untuk penanganan kesehatan, Jaring Pengaman Sosial, Dukungan Dunia Usaha, dan lainnya.
Anggota DPR, Intan Fauzi meminta agar pemerintah melakukan validasi akurat agar tepat sasaran. Acuan pemerintah saat ini dalam melakukan penyaluran bantuan adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dia berpendapat data tersebut kurang akurat sehingga menyebabkan salah sasaran. (Baca juga: Update Kasus Corona: 10.843 Positif, 1.665 Sembuh, 831 Meninggal Dunia)
"Data ini harus diperbaiki sehingga bantuan yang diberikan pemerintah tepat guna," kata Intan saat diskusi online yang diselenggarakan oleh Media Center DPP PAN dengan tema 'Nasib Pekerja: Kena PHK tapi Dilarang Mudik. Lantas Bagaimana Solusinya, Sabtu (2/5/2020).
Dia menjabarkan ketidakakuratan data ini menjadi persoalan serius. Jika ini dibiarkan maka permasalahan tidak akan pernah selesai. "Memang DTKS kita masih bermasalah. Ini tidak saja menjadi PR bangsa ini ke depan, tetapi harus dituntaskan sekarang sebab persoalan data ini telah terjadi berulang-ulang," tegasnya.
Disebutkan Intan, sejak Maret 2020, pemerintah pusat memang sudah mengalokasikan dana Rp405,1 triliun untuk mengatasi COVID-19. Refocusing Anggaran tersebut untuk penanganan kesehatan, Jaring Pengaman Sosial, Dukungan Dunia Usaha, dan lainnya.
