Sinkronisasi Peraturan dalam Kebijakan
Jum'at, 06 Desember 2024 - 13:06 WIB
loading...
Hendarman - Analis Kebijakan Ahli Utama pada Kemendikbudristek/ Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan. Foto/Dok Pribadi
A
A
A
Hendarman
Analis Kebijakan Ahli Utama pada Kemendikdasmen/Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan
Kritikan terhadap suatu kebijakan menjadi indikasi bahwa kepedulian pemangku kepentingan masih tetap tinggi. Kepedulian tersebut menggiring kepada harapan agar kebijakan mengikuti dinamika perubahan yang terjadi. Artinya, kebijakan disesuaikan dan diadaptasi terhadap dinamika sosial, ekonomi dan politik. Nugroho (2015) mengatakan bahwa terdapat dua karakteristik kebijakan publik. Pertama, kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami dengan makna sederhana yaitu mencapai tujuan nasional. Kedua, kebijakan publik harus mudah diukur untuk mengetahui sejauh mana progres kemajuan dapat dicapai.
Hal yang sangat wajar apabila ada rencana perubahan terhadap kebijakan yang sudah diimplementasikan sebelumnya. Rencana perubahan dimaksud seyogianya tidak dipandang sebagai keinginan pimpinan yang baru agar ada sesuatu yang baru atau sebagai warisan (legacy) pada zaman kepemimpinannya. Untuk itu, rencana perubahan kebijakan harusnya didasarkan atas proses mendengar berbagai aspirasi masyarakat. Sebelum ditetapkan atau diluncurkan, sebuah kebijakan idealnya telah mempertimbangkan dan menyerap berbagai aspirasi dan pendapat dari berbagai kalangan atau pemangku kepentingan baik yang sifatnya mendukung atau menentang.
Pertanyaan yang mendasar, apakah pembuat kebijakan sebelumnya sudah mempertimbangkan berbagai aspek yang tumbuh-kembang dalam masyarakat sebagai lingkungan kebijakan tersebut? Mengapa? Sebagai suatu norma, pembuat kebijakan dalam proses perumusan kebijakan harus (sekali lagi harus) mencermati lingkungan kebijakan yang terdiri atas berbagai komponen. Komponen tersebut pada intinya menyangkut individu dan kelompok.
Dengan menjalankan proses tersebut, akan dapat menjawab kemungkinan tudingan dari berbagai pihak terutama mereka yang termasuk target kebijakan. Bukan tidak mungkin, individu atau kelompok sebagai target kebijakan merasakan adanya ketidakberuntungan sebagai dampak adanya suatu kebijakan. Harus disadari bahwa kebijakan itu sebenarnya bertujuan untuk mengatur sesuatu yang belum teratur atau mengajak kepada kesamaan persepsi terhadap suatu fenomena yang terjadi. Kesamaan persepsi itu akan menjadi pedoman dari berbagai gerakan yang akan diambil atau ditindaklanjuti dari berbagai sasaran dan lingkungan kebijakan.
Analis Kebijakan Ahli Utama pada Kemendikdasmen/Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan
Kritikan terhadap suatu kebijakan menjadi indikasi bahwa kepedulian pemangku kepentingan masih tetap tinggi. Kepedulian tersebut menggiring kepada harapan agar kebijakan mengikuti dinamika perubahan yang terjadi. Artinya, kebijakan disesuaikan dan diadaptasi terhadap dinamika sosial, ekonomi dan politik. Nugroho (2015) mengatakan bahwa terdapat dua karakteristik kebijakan publik. Pertama, kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami dengan makna sederhana yaitu mencapai tujuan nasional. Kedua, kebijakan publik harus mudah diukur untuk mengetahui sejauh mana progres kemajuan dapat dicapai.
Hal yang sangat wajar apabila ada rencana perubahan terhadap kebijakan yang sudah diimplementasikan sebelumnya. Rencana perubahan dimaksud seyogianya tidak dipandang sebagai keinginan pimpinan yang baru agar ada sesuatu yang baru atau sebagai warisan (legacy) pada zaman kepemimpinannya. Untuk itu, rencana perubahan kebijakan harusnya didasarkan atas proses mendengar berbagai aspirasi masyarakat. Sebelum ditetapkan atau diluncurkan, sebuah kebijakan idealnya telah mempertimbangkan dan menyerap berbagai aspirasi dan pendapat dari berbagai kalangan atau pemangku kepentingan baik yang sifatnya mendukung atau menentang.
Pertanyaan yang mendasar, apakah pembuat kebijakan sebelumnya sudah mempertimbangkan berbagai aspek yang tumbuh-kembang dalam masyarakat sebagai lingkungan kebijakan tersebut? Mengapa? Sebagai suatu norma, pembuat kebijakan dalam proses perumusan kebijakan harus (sekali lagi harus) mencermati lingkungan kebijakan yang terdiri atas berbagai komponen. Komponen tersebut pada intinya menyangkut individu dan kelompok.
Dengan menjalankan proses tersebut, akan dapat menjawab kemungkinan tudingan dari berbagai pihak terutama mereka yang termasuk target kebijakan. Bukan tidak mungkin, individu atau kelompok sebagai target kebijakan merasakan adanya ketidakberuntungan sebagai dampak adanya suatu kebijakan. Harus disadari bahwa kebijakan itu sebenarnya bertujuan untuk mengatur sesuatu yang belum teratur atau mengajak kepada kesamaan persepsi terhadap suatu fenomena yang terjadi. Kesamaan persepsi itu akan menjadi pedoman dari berbagai gerakan yang akan diambil atau ditindaklanjuti dari berbagai sasaran dan lingkungan kebijakan.
Lihat Juga :
