Bonus Demografi Jadi Potensi dan Tantangan bagi Pemangku Kepentingan Sektor Pekerja Migran

JAKARTA - Bonus demografi yang akan dihadapi Indonesia menjadi potensi dan tantangan bagi pemangku kepentingan sektor pekerja migran . Hal itu disampaikan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) 2024-2029 Said Saleh Alwaini.

Diketahui, Said terpilih dalam Musyawarah Nasional (Munas) Apjati 2024 yang digelar di Jakarta, pekan lalu. Munas dihadiri dan dibuka oleh Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Zulfikar Ahmad Tawalla dan Christina Aryani, serta Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan.

Dalam pidato pelantikannya, Said Alwaini mengatakan, Indonesia tengah menghadapi bonus demografi, dengan tambahan 9 juta usia produktif dalam lima tahun ke depan. Menurutnya, ini potensi luar biasa, tapi bisa menjadi tantangan serius jika tidak dikelola dengan baik.

Dia lalu membandingkan dengan Filipina, dengan populasi 116 juta, berhasil mengirim 10 juta pekerja migran. Sementara Indonesia, dengan jumlah penduduk dua kali lipat lebih dari Filipina, baru mencapai 4,5 juta pekerja migran Indonesia (PMI).



"Ini menunjukkan peluang besar bagi Indonesia untuk memanfaatkan momentum ini sebagai 'golden period' pekerja migran. Oleh karena itu, periode emas ini harus dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan di pekerja migran dengan cermat untuk menjadikan Indonesia lebih kompetitif di pasar tenaga kerja global," ujarnya, dalam siaran pers, Selasa (26/11/2024).

Said menambahkan, saat ini adalah waktu keemasan kita. "Dunia membutuhkan tenaga kerja, sementara Indonesia memiliki potensi besar. Saatnya kita pintar memainkan peran ini untuk memaksimalkan peluang yang ada," katanya.

Komitmen ini juga selaras dengan program Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian P2MI, yang memprioritaskan penguatan pelindungan pekerja migran serta peningkatan devisa negara. Sebagai organisasi dengan anggota terbesar di Indonesia, Apjati bertekad mendukung upaya tersebut melalui peran aktif seluruh anggota dan pengurusnya.

"Indonesia berada di era peluang emas. Apjati akan memperluas pasar ke Amerika Utara, Eropa, dan Australia. Dengan kolaborasi erat bersama pemerintah dan perwakilan RI, kita perjuangkan kuota lebih besar, sektor baru, dan payung bilateral yang membuka jalan bagi pekerja migran Indonesia. Kita tidak hanya bersaing, tapi bersaing secara sehat dan bermartabat, hingga tenaga kerja Indonesia dihormati di panggung global," katanya.

Di dalam negeri, kata Said, Apjati juga tidak akan tinggal diam menghadapi penempatan ilegal yang mencoreng citra Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). "Apjati akan mendorong reformasi regulasi agar jasa P3MI menjadi pilihan utama. Kita perkuat, kita benahi, demi masa depan yang cerah," katanya.

Sementara, mantan Ketua Umum Apjati Ayub Basalamah menyatakan rasa syukurnya atas terpilihnya Said Saleh Alwaini. "Saya yakin ketum yang baru mampu (menghadapi tantangan). Sebab ketum yang baru berbasic pada dunia penempatan. Beliau mengurus perusahaan yang besar sehingga ketum yang baru ini mengetahui seluk-beluk dunia penempatan," ujarnya.

Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala BP2MI Christina Aryani menggarisbawahi fokus Kementerian P2MI yang akan lebih menitikberatkan pada peran sebagai regulator. "Jadi, teman-teman Apjati bisa berperan di sini, karena sesuai diskusi kami dengan Pak Menteri, ke depannya mungkin kami akan lebih berkonsentrasi di peran sebagai regulator," ujarnya.



Dzulfikar Ahmad Tawalla menyampaikan bahwa PMI tidak hanya dipandang sebagai pahlawan devisa, melainkan menjadi instrumen economic growth. "Hal ini diharapkan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara di mana mereka ditempatkan. Jadi saya kira adanya Apjati ini menjadi penting untuk akselerasi-akselerasi bagi pekerja migran Indonesia," jelasnya.