Tantangan Efisiensi Investasi di Indonesia: ICOR

Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, ICOR Indonesia masih relatif tinggi. Negara-negara ASEAN umumnya memiliki ICOR di kisaran 4 – 5. Tingginya ICOR Indonesia mengindikasikan bahwa investasi yang dilakukan belum sepenuhnya efisien dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang optimal. Sebagai perbandingan, Filipina berhasil menurunkan ICOR mereka menjadi 3,7, sementara Thailand mencapai 4,4, Malaysia 4,5, dan Vietnam 4,6.

Penurunan ICOR di negara-negara tersebut menunjukkan peningkatan efisiensi dalam penggunaan modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor seperti perbaikan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia berkontribusi terhadap penurunan ICOR di negara-negara tersebut.

Negara-negara ASEAN yang berhasil menurunkan ICOR telah mengadopsi berbagai strategi yang fokus pada efisiensi dan daya saing ekonomi. Misalnya, Vietnam menempatkan investasi infrastruktur sebagai prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Nasional mereka. Vietnam berhasil menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya tarik bagi investor asing melalui pembangunan pelabuhan, jalan raya, dan jalur kereta api yang terintegrasi.

Begitu juga Thailand yang mengoptimalkan digitalisasi birokrasi untuk mempercepat proses perizinan dan meningkatkan transparansi. Lantas, hal tersebut dikombinasikan dengan reformasi kebijakan yang pro-investasi, sehingga membuat investasi di negara tersebut menjadi lebih efisien, sebagaimana tercermin dari ICOR mereka yang rendah.

Di Indonesia, tingginya ICOR disebabkan oleh beberapa faktor seperti biaya ekonomi yang tinggi, korupsi, dan perencanaan yang buruk menjadi penyebab utama. ICOR yang tinggi mengindikasikan bahwa investasi yang besar hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang kecil, menunjukkan inefisiensi dalam penggunaan modal. Artinya, dampak dari tingginya ICOR ini cukup signifikan. Ketidakefisienan investasi menurunkan daya tarik Indonesia bagi investor asing dan domestik, yang pada akhirnya memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan Daya Saing

Demi mengatasi masalah ICOR, Indonesia perlu meningkatkan daya saing ekonomi dengan fokus pada produktivitas di setiap sektor. Adapun sektor-sektor utama – seperti pertanian, manufaktur, jasa, dan teknologi – harus diperkuat melalui inovasi dan investasi yang strategis. Contohnya, sektor manufaktur membutuhkan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi produksi dan menekan biaya logistik.

Sementara itu, sektor pertanian dapat ditingkatkan melalui adopsi teknologi modern dan perbaikan akses pasar bagi petani. Peningkatan produktivitas tersebut harus didukung oleh investasi dalam pengembangan SDM. Program pelatihan keterampilan kerja, pendidikan vokasi, dan pengembangan kapasitas tenaga kerja harus menjadi prioritas. Hanya melalui peningkatan kualitas tenaga kerjalah, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor tenaga ahli dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional.

Indonesia perlu belajar dari pengalaman negara-negara tetangga dalam menurunkan ICOR. Salah satunya, Indonesia dapat meniru pendekatan dengan fokus pada reformasi struktural yang menyeluruh. Penyederhanaan proses perizinan melalui digitalisasi seperti yang dilakukan Vietnam, serta penguatan integrasi antarlembaga untuk mencegah regulasi yang tumpang tindih, dapat menjadi langkah awal yang efektif. Di Indonesia, salah satu inisiatif yang dapat dilakukan dalam meningkatkan daya saing adalah penguatan Online Single Submission (OSS) sebagai sistem perizinan terpadu.

OSS dirancang untuk menyederhanakan proses perizinan, mempercepat pengurusan dokumen, dan meningkatkan transparansi. Pasalnya, hingga kini OSS masih menghadapi tantangan dalam hal implementasi yang belum merata di seluruh daerah. Banyak daerah yang belum terintegrasi sepenuhnya dengan OSS, sehingga proses perizinan menjadi lambat dan berbelit. Oleh sebab itu, demi mengatasi hal ini, pemerintah perlu memperluas cakupan OSS ke seluruh wilayah Indonesia dan memastikan integrasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

Selain memperluas cakupan OSS, penguatan infrastruktur digital dan pelatihan bagi pejabat daerah menjadi kunci suksesnya sistem ini. Hal tersebut lantaran masih banyak daerah di Indonesia yang menghadapi keterbatasan dalam hal akses teknologi dan kapasitas sumber daya manusia untuk mengelola OSS secara optimal. Sebab itu, melalui pelatihan intensif dan investasi pada infrastruktur teknologi, pemerintah dapat memastikan pemerataan dalam ekosistem OSS. Pada jangka panjang, langkah tersebut juga akan memperkuat integrasi ekonomi nasional, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional dan internasional.