Persepi Didorong Turun Tangan soal Perbedaan Hasil Survei Pilgub Jateng

JAKARTA - Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia ( Persepi ) didorong memanggil Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dan Indikator Politik Indonesia atas perbedaan hasil survei di Pemilihan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) 2024. Sebab, SMRC dan Indikator baru saja merilis hasil survei yang berbeda di Pilgub Jateng dalam periode yang sama.

Karena perbedaan tersebut, Persepi dinilai harus tegas memanggil SMRC dan Indikator untuk melakukan ekspos data seperti ketika perbedaan hasil survei di Pilgub Jakarta antara LSI dan Poltracking Indonesia.

"Ya menurut saya harus fair dong, harus fair kepada anggota ya kalau ada datanya tinggal diekspos aja datanya ada atau ngganya, bener atau enggaknya," ujar Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga Kacung Marijan, Minggu (17/11/2024).



"Yang di Jakarta itu kan Persepi turun tangan ya. Ya biar fair harus turun tangan juga dong. Jangan sampai Jakarta turun tangan tapi di Jateng ga turun tangan kan gitu," sambungnya.

Dia mengatakan, publik akan bertanya-tanya jika Persepi tidak memanggil SMRC dan Indikator atas hasil survei yang berbeda di Jateng. Mengingat di Jakarta Persepi sangat gesit melakukan pemanggilan LSI dan Poltracking Indonesia ketika terjadi perbedaan hasil survei.

Persepi melakukan pemanggilan melalui Dewan Etik pemilik sekaligus pendiri SMRC yakni Saiful Mujani menjadi anggotanya. Pemanggilan LSI dan Poltracking juga dimotori oleh Saiful Mujani yang di dalam grup chat Persepi yang bocor ke publik.

Di dalam grup chat tersebut Saiful Mujani mengeluarkan pernyataan mengancam yakni lembaga survei yang hasil surveinya berbeda dari LSI akan diadili dan dipecat dari Persepi. Belakangan diketahui Saiful Mujani merupakan pendiri dari LSI dan masih tercatat sebagai peneliti LSI.

Kini ketegasan dan kredibilitas Persepi dipertanyakan oleh publik karena perbedaan hasil survei yang dikeluarkan oleh dua anggotanya di Pilgub Jateng 2024. Apalagi yang mengeluarkan hasil survei ini adalah lembaga besutan Dewan Etik Persepi yakni Saiful Mujani.

Kacung menyatakan jangan sampai Persepi tidak turun tangan atas perbedaan hasil survei di Jateng. Jika Persepi tidak turun tentunya masyarakat akan meragukan kredibilitas dari Persepi yang gesit mengadili hasil survei di Pilgub Jakarta namun menutup mata di Pilgub Jateng.

"Ya jangan sampai di satu daerah turun tapi di daerah lain tidak turun. Itu kan bisa melahirkan prasangka baru. Kalau memang organisasi memanggil itu kan ya harus sama sama," pungkasnya.

Diketahui, dalam rilis survei periode 7-12 November, SMRC menyatakan elektabilitas dari pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 Andika Perkasa-Hendrar Prihadi atau Hendi berada di angka 50,4%. Kemudian elektabilitas pasangan nomor urut 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin di angka 47,0%.

Hasil survei dari SMRC secara jelas memperlihatkan keunggulan dari pasangan Andika-Hendi. Sejurus kemudian Indikator mengeluarkan hasil survei berbeda di periode yang sama yakni 7-13 November, elektabilitas pasangan Luthfi-Taj Yasin terekam unggul yakni di angka 47,19% dan pasangan Andika-Hendi di angka 43,46%.

Perbedaan elektabilitas tidak berbeda seperti hasil survei Pilkada Jakarta, LSI menemukan pasangan Pramono Anung-Rano Karno di angka 41,6%, Ridwan Kamil-Suswono 37,4%, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana 6,6%. Kemudian Poltracking Indonesia di periode survei yang sama menemukan elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono di angka 51,6%, Pramono-Rano 36,4%, dan Dharma-Kun di angka 3,9%.

Karena perbedaan tersebut LSI dan Poltracking dalam waktu singkat dipanggil oleh dewan etik yang dikomandoi oleh Saiful Mujani. Anggota Dewan Etik Persepi yang kemudian dimotori oleh Saiful Mujani kemudian menjatuhkan sanksi kepada Poltracking karena mengeluarkan hasil berbeda dari LSI.

Dewan Pakar Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Hamdi Muluk buka suara menanggapi desakan tersebut. "Sedang kita proses pemanggilan beberapa lembaga, termasuk kemarin yang di NTT," ujar Hamdi dihubungi SINDOnews.

Direktur Eksekutif SMRC Deni Irvani mengatakan SMRC siap dipanggil Persepi. "Semua lembaga survei di persepi harus siap jika dewan etik memanggil," ujar Deni dikonfirmasi SINDOnews.

Deni menuturkan, Dewan Etik Persepi berhak memanggil dan mengaudit setiap lembaga di Persepi. "Itulah fungsi dewan etik yang harus dihormati," pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi juga menegaskan siap diaudit Persepi.

"Sebagai bagian dari anggota PERSEPI, Indikator Politik siap diaudit oleh Dewan Etik. Indikator terikat kode etik agar siap mempertanggungjawabkan datanya. Kami takkan mengundurkan diri sebelum diperiksa," ujar Burhanuddin dikonfirmasi terpisah.

Dia menjelaskan, sebenarnya perbedaan antara SMRC dan Indikator dalam survei di Jawa Tengah bisa dijelaskan karena perbedaan proporsi responden yang menjawab “tidak tahu/tidak jawab” (TT/TJ).

Dia menerangkan, dalam survei Indikator TT/TJ mencapai 9,35%, sementara SMRC hanya 2,6%. Dalam survei SMRC, TT/TJ yang lebih rendah sepertinya cenderung mengarah ke Andika.

"Tapi secara umum selesai antara Andika vs Luthfi baik dalam survei SMRC maupun Indikator masih dalam margin of error yang ditetapkan oleh kedua lembaga, sehingga kita sama-sama tidak bisa menyimpulkan secara konklusif siapa yang unggul," ungkapnya.

Dia melanjutkan, SMRC maupun Indikator kesimpulannya sama bahwa kita tidak bisa mengatakan Luthfi atau Andika yang menang di Jateng karena selisihnya too close to call.

"Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan kasus LSI versus Poltracking dan PPI dalam survei Jakarta yang jelas terbalik dan selisih antara Ridwan Kamil vs Pramono signifikan secara statistik. Apa pun Indikator siap dipanggil oleh Dewan Etik," pungkasnya.