Undang Pakar China Asal Singapura, FSI dan FISIP UPH Bahas Dampak Soft Power RRT di Indonesia
Rabu, 06 November 2024 - 21:08 WIB
loading...
A
A
A
Leo menyebutkan, istilah soft power sebenarnya telah banyak dibicarakan pada tahun 1980-an di Amerika Serikat. Menurut pakar sinologi yang saat ini menjadi Visiting Senior Fellow pada ISEAS Yusof Ishak Institute Singapura itu, pada awalnya konsep soft power tidak pernah diaplikasikan untuk membicarakan RRT, karena pada tahun tersebut RRT masih merupakan negara miskin.
“Artinya, soft power terkait dengan kekuatan satu negara, kalau negara itu masih terbelakang umumnya orang tidak berbicara soal soft power,” tuturnya, Selasa (5/11/2024).
Penggunaan istilah soft power untuk merujuk pada RRT baru muncul abad ke 21, setelah negara itu makin dikenal dengan pengaruh kuasa lunaknya. “Sebelum itu yang dikerjakan oleh RRT adalah mengekspor revolusi, kekerasan. Padahal soft power tidak ada hubungannya dengan kekerasan,” ujar penulis buku Rising China’s Soft Power in Southeast Asia: Impact on Education and Popular Culture yang baru saja terbit itu.
Masih menurut Prof Leo, alih-alih menggunakan kekuatan, soft power justru diterapkan dengan menggunakan atraksi membujuk negara-negara untuk memberikan kehormatan dan penghargaan terhadap RRT, sehingga membuat negara lain bersedia berbuat sesuatu yang diinginkan oleh RRT.
Leo menjelaskan bahwa dengan berkembangnya fenomena kebangkitan China, RRT yang awalnya tidak memiliki kepercayaan diri menjadi berani untuk mengekspor kebudayaan dan pendidikan. “Namun demikian, dampaknya belum terukur dan masih belum diketahui,” jelasnya.
“Bahkan meski pendidikan Tionghoa ini telah diberikan sekian jangka waktu, sampai sekarang ini jarang atau belum ada lulusan RRT yang berpengaruh di pemerintahan negara-negara Asia Tenggara,” katanya.
Ketua FSI Johanes Herlijanto berpandangan bahwa soft power RRT, baik dalam bentuk pendidikan, budaya populer, maupaun media, sebenarnya adalah instrumen yang digunakan oleh RRT untuk menanamkan pengaruhnya di Indonesia.
Oleh karenanya meski penting untuk menyambut peluang yang dihadirkan oleh soft power RRT itu, pemerintah Indonesia harus mencari cara untuk memaksimalkan manfaatnya bagi Indonesia, dan pada saat yang sama mencari strategi untuk mencegah Tiongkok menggunakannya sebagai alat propaganda semata.
Sementara itu, Prof. Edwin Tambunan menyatakan bahwa pembahasan mengenai soft power RRT menghadirkan nuansa yang menyegarkan karena dalam beberapa dasawarsa terakhir diskusi tentang RRT biasanya terfokus pada aspek hard power seperti kekuatan militer, kepentingan geopolitik, dan ambisi ekonomi glonal mereka.
“Artinya, soft power terkait dengan kekuatan satu negara, kalau negara itu masih terbelakang umumnya orang tidak berbicara soal soft power,” tuturnya, Selasa (5/11/2024).
Penggunaan istilah soft power untuk merujuk pada RRT baru muncul abad ke 21, setelah negara itu makin dikenal dengan pengaruh kuasa lunaknya. “Sebelum itu yang dikerjakan oleh RRT adalah mengekspor revolusi, kekerasan. Padahal soft power tidak ada hubungannya dengan kekerasan,” ujar penulis buku Rising China’s Soft Power in Southeast Asia: Impact on Education and Popular Culture yang baru saja terbit itu.
Masih menurut Prof Leo, alih-alih menggunakan kekuatan, soft power justru diterapkan dengan menggunakan atraksi membujuk negara-negara untuk memberikan kehormatan dan penghargaan terhadap RRT, sehingga membuat negara lain bersedia berbuat sesuatu yang diinginkan oleh RRT.
Leo menjelaskan bahwa dengan berkembangnya fenomena kebangkitan China, RRT yang awalnya tidak memiliki kepercayaan diri menjadi berani untuk mengekspor kebudayaan dan pendidikan. “Namun demikian, dampaknya belum terukur dan masih belum diketahui,” jelasnya.
“Bahkan meski pendidikan Tionghoa ini telah diberikan sekian jangka waktu, sampai sekarang ini jarang atau belum ada lulusan RRT yang berpengaruh di pemerintahan negara-negara Asia Tenggara,” katanya.
Ketua FSI Johanes Herlijanto berpandangan bahwa soft power RRT, baik dalam bentuk pendidikan, budaya populer, maupaun media, sebenarnya adalah instrumen yang digunakan oleh RRT untuk menanamkan pengaruhnya di Indonesia.
Oleh karenanya meski penting untuk menyambut peluang yang dihadirkan oleh soft power RRT itu, pemerintah Indonesia harus mencari cara untuk memaksimalkan manfaatnya bagi Indonesia, dan pada saat yang sama mencari strategi untuk mencegah Tiongkok menggunakannya sebagai alat propaganda semata.
Sementara itu, Prof. Edwin Tambunan menyatakan bahwa pembahasan mengenai soft power RRT menghadirkan nuansa yang menyegarkan karena dalam beberapa dasawarsa terakhir diskusi tentang RRT biasanya terfokus pada aspek hard power seperti kekuatan militer, kepentingan geopolitik, dan ambisi ekonomi glonal mereka.
Lihat Juga :
