Peserta JKN-KIS Tembus 267 Juta Jiwa, Jokowi Tekankan Pelayanan Kesehatan Berkualitas

JAKARTA - Program Kartu Indonesia Sehat ( KIS ) yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah dirasakan manfaatnya. Hingga 31 Desember 2023, sebanyak 267 jiwa atau 95 persen dari total penduduk Indonesia menjadi peserta JKN-KIS.

Saat melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Gedung BPJS Kesehatan di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024, Presiden Jokowi menyoroti faktor yang membuat BPJS Kesehatan dapat berjalan dengan baik di Indonesia dibandingkan dengan sistem kesehatan di Amerika Serikat (AS).

"Di sini menurut saya pertama, ada rujukan puskesmas. Di Amerika nggak ada puskesmas, langsung ke rumah sakit sehingga beban semuanya langsung ke rumah sakit. Di sini masih ditahan di puskesmas , baru kalau (sakit) yang berat masuk ke rumah sakit," ucap Presiden Jokowi.



Sejak awal, KIS yang diluncurkan pada 3 November 2014 sebagai realisasi janji kampanye itu telah menjadi perhatian khusus Presiden Jokowi untuk masyarakat Indonesia agar semakin mudah mengakses layanan kesehatan.

"Kita harus bekerja keras untuk memastikan distribusi Kartu Indonesia Sehat bisa lebih merata sehingga seluruh warga bisa mendapatkan akses di bidang kesehatan serta memastikan rakyat yang sudah memiliki Kartu Indonesia Sehat mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar dan berkualitas," ujar Jokowi, dikutip dari laman setneg.go.id, Selasa (1/10/2024).

Tidak lupa, Jokowi mengajak pemerintah daerah bersinergi dan berperan aktif dalam upaya pemerintah untuk memenuhi salah satu kebutuhan mendasar rakyat Indonesia, yakni jaminan dan pelayanan kesehatan. Tak segan Jokowi memberikan peringatan dan sanksi kepada rumah sakit yang memungut biaya bagi masyarakat pemegang KIS saat ingin mengakses layanan kesehatan.

"Kalau ada rumah sakit yang memungut bayar ini akan saya cek bisa saya copot kepala rumah sakitnya, bisa dokternya. Karena itu, sebenarnya juga bayar tapi yang bayar pemerintah," kata Jokowi ketika membagikan KIS di Terminal Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, pada 6 April 2016.

Jokowi berkali-kali berpesan kepada jajarannya agar tidak mempersulit masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, khususnya bagi pemegang KIS. "Nah ini yang paling penting. Saya sebetulnya cuma dua, rakyat itu kalau ingin mendapatkan pelayanan kesehatan jangan dihambat. Yang kedua, rakyat kalau ingin mendapatkan pelayanan kesehatan juga jangan dipersulit. Saya hanya minta itu saja, kok," katanya.

Bahkan, ketika pandemi Covid-19 pelayanan KIS pun tetap maksimal untuk masyarakat kurang mampu. Apalagi, pandemi Covid-19 telah merusak tatanan kesehatan tak hanya Indonesia, tetapi juga dunia. Pemerintah kala itu pun melakukan pengembangan layanan kesehatan, salah satunya lewat digital sehingga akses layanan kesehatan tetap terjangkau masyarakat.



Jokowi pun acap kali menggelar silaturahmi dengan para penerima bantuan program KIS. Dia selalu memastikan bahwa seluruh masyarakat sudah tercover atau terlindungi di dalam program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai mandatory dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Misal, Jokowi bertemu penerima manfaat di Graha Larasati, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, 23 Januari 2024.

"Saya ingin bertemu dengan Bapak, Ibu sekalian hanya ingin memastikan bahwa KIS itu sangat berguna, BPJS itu sangat berguna bagi rakyat kita. Itu yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya ketahui. Saya senang tadi semuanya sudah menyampaikan blak-blakan, karena tadi saya tunjuk secara acak, untuk memastikan bahwa Kartu Indonesia Sehat, BPJS itu betul-betul bermanfaat untuk seluruh masyarakat," ucap Jokowi.

Jokowi hingga menjelang purna tugasnya sebagai Presiden selama 10 tahun itu pun terus memastikan kebermanfaatan dari program KIS agar masyarakat bisa berkunjung ke rumah sakit dan puskesmas. Bahkan, dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Jumat, 16 Agustus 2024 dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia, Jokowi mengatakan bahwa negara telah menggelontorkan anggaran Rp361 triliun untuk program KIS.



"Rp361 triliun anggaran Kartu Indonesia Sehat (KIS) selama sepuluh tahun ini telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per tahun, mulai usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia," kata Jokowi.

Masyarakat Penerima Manfaat KIS Ingin Program Dilanjutkan

Data cakupan kesepesertaan JKN per 31 Desember 2023, dari 279.188.866 total penduduk Indonesia, sebanyak 267.311.566 jiwa di antaranya sudah terdaftar. Artinya, negara menjamin perawatan kesehatan sampai sembuh bagi 95 persen penduduk Indonesia.

Masyarakat penerima KIS pun merasakan manfaat dari layanan kesehatan secara gratis yang diberikan oleh pemerintah. Nisal, Rina Ery Maryanti yang hadir dalam silaturahmi bersama Jokowi di Taman Budaya Gunungkidul, Yogyakarta pada 30 Januari 2024. Rina yang merupakan warga asal Kecamatan Wonosari, merasa sangat terbantu dengan hadirnya KIS. Tak hanya diri Rina, keluarganya pun terbantu dan terlayani dengan baik.

"Saya dan keluarga terbantu sekali. Pengobatan mulai dari kakek saya waktu itu di rumah sakit juga sudah menggunakan BPJS. Ibu saya juga. Terus waktu saya hamil sampai melahirkan juga di rumah sakit menggunakan BPJS. Imunisasi lengkap untuk anak balita saya yang sekarang juga sudah menggunakan BPJS," ungkapnya.

Dia merasa pelayanan dari BPJS Kesehatan yang diterima sangat memuaskan. Dia pun berharap agar program jaminan sosial kesehatan bisa terus dilanjutkan untuk menjamin kesehatan masyarakat Indonesia. "Saya mohon untuk Bapak Jokowi untuk melanjutkan semua programnya kemarin dilanjutkan lagi saja, karena itu sangat membantu masyarakat Indonesia mulai dari BPJS Kesehatan, PKH, juga jaminan pendidikan untuk anak-anak," jelas Rina.

Suprihono, warga lainnya, juga merasakan manfaat besar KIS, utamanya untuk pengobatan cuci darah. Bahkan, dia mengaku telah 14 tahun melakukan cuci darah. "Alhamdulillah, saya dari awal sebelum sakit saya sudah dibikinin KIS. Jadi saya dari awal sampai sekarang belum pernah pakai uang," ucapnya.

Dia pun berharap program KIS bisa dilanjutkan, terutama untuk membantu masyarakat kurang mampu. Selain itu, ia juga berharap agar bantuan sosial lainnya juga tetap ada. "Menurut saya harus dilanjutkan karena untuk rakyat yang miskin-miskin ini butuh sekali BPJS Kesehatan, termasuk kebutuhan pokok sembako untuk rakyat miskin," tandasnya.

Sagitarini, warga lainnya, juga merasakan mudahnya mendapatkan layanan pengobatan secara gratis melalui KIS. Selain pernah menggunakannya untuk rawat inap saat sakit, dia juga memanfaatkan KIS untuk membiayai persalinan. "Alhamdulillah, banyak sekali ya, dari sakit misalnya opname-opname gitu. Terus kemarin baru saja operasi caesar untuk melahirkan anak tercover BPJS, alhamdulilah untuk anak juga langsung tercover juga oleh BPJS," ungkap Sagitarini.

Sagitarini menyampaikan apresiasi atas program KIS. Dia berharap program tersebut bisa terus berlanjut. Dia juga berharap masyarakat Indonesia makin sehat, maju, dan kemiskinan bisa terentaskan. "Saya menyampaikan sangat terima kasih dan bangga karena rakyat kecil seperti saya benar-benar merasakan efek BPJS ini, keuntungan menggunakan BPJS ini."



Penerima manfaat KIS lainnya yang hadir silaturahmi bersama Jokowi di GOR Asber Nasution, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatra Utara, pada 7 Februari 2024 bernama Farida Nasution mengaku sudah merasakan langsung manfaat KIS. Saat berdialog bersama Jokowi, Farida mengungkapkan pengalamannya dioperasi secara gratis karena menggunakan fasilitas KIS. "Saya pernah operasi kelenjar getah bening di leher. Saya di Rumah Sakit Pamela. Tidak ada dipungut biaya sama sekali," ungkap Farida.

Sumiati, warga Tebing Tinggi lainnya, juga merasakan manfaat serupa. Kepada Jokowi, dia menuturkan pengalamannya memeriksa matanya yang minus. "Cek mata kemudian minus. Cek kesehatan di rumah sakit kemudian disuruh ambil (kacamata) di optik. Enggak ada bayar," ucap Sumiati.