Menko Polhukam: Pemerintah Komitmen Lakukan Percepatan Pembangunan Papua

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan sejak diberlakukannya UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, pemerintah telah berkomitmen untuk melakukan percepatan pembangunan di Papua.

Prioritas pembangunan itu khususnya di empat bidang utama yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa regulasi dan kebijakan khusus terkait Papua dan Papua Barat, salah satunya adalah Inpres Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

“Melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2017, presiden telah menginstruksikan kepada 27 kementerian dan lembaga untuk melakukan percepatan pembangunan kesejahteraan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat pada bidang-bidang strategis seperti pelayanan dasar, pengembangan ekonomi lokal, infrastruktur dasar, infrastruktur digital, konektivitas dan tata kelembagaan,” ujar Mahfud pada Acara Konferensi Pembangunan Papua 2019 di Hotel JW Marriot, Jakarta, Selasa (17/12/2019).

Mahfud menjelaskan dalam mengimplementasikan Inpres tersebut, bahwa rencana aksi dan program pembangunan kontekstual Papua harus disusun dan dilaksanakan secara komprehensif menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) di tujuh wilayah adat di Papua.

“Secara umum, capaian pembangunan secara makro telah mengalami perbaikan di Provinsi Papua dan Papua Barat, ditandai dengan membaiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),” kata Mahfud.

Dia juga menyampaikan bahwa membangun Tanah Papua adalah wujud dari filosofi Indonesia Sentris yaitu dengan mendorong distribusi pembangunan ke wilayah Timur Indonesia, termasuk di Tanah Papua untuk mengejar ketinggalan dengan saudara-saudaranya di provinsi lain di Indonesia. “Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa negara ini bukan hanya Jakarta dan Jawa saja tetapi seluruh wilayah Indonesia lainnya termasuk Papua. Masyarakat Papua membutuhkan logistik dan pembangunan seperti warga yang tinggal di Jawa,” jelas Mahfud.

“Oleh karenanya, pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak semuanya untuk membangun Papua dengan hati dan secara holistik. Membangun Papua secara holistik adalah janji negara untuk mewujudkan dan menegakkan karena pada dasarnya ini adalah wujud dari sila ke lima Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia,” sambung Mahfud.