Penilaian 10 Tahun Kinerja Jokowi, LSI Denny JA: 3 Rapor Biru, 1 Rapor Merah
Kamis, 10 Oktober 2024 - 19:58 WIB
loading...
A
A
A
Penilaian berdasarkan indeks dunia ini melengkapi penilaian lain yang juga standar dilakukan di negara lain: approval rating, tingkat kepuasan publik atas kinerja presiden di bulan terakhir pemerintahannya. Pertanyaannya, mengapa 10 tahun pemerintahan Jokowi melahirkan 3 rapor biru, 3 rapor netral tapi ada 1 rapor merah? Denny menyebut tiga alasan utama.
Alasan pertama adalah Fokus Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi. Menurutnya, sejak awal kepemimpinannya, Jokowi telah menetapkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama.
"Ia menyadari bahwa ekonomi yang kuat memerlukan fondasi infrastruktur yang tangguh, sehingga ia menggagas proyek-proyek besar seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Upaya ini berdampak langsung pada PDB, infeksi kebebasan ekonomi, indeks kemajuan sosial," paparnya.
Namun, lanjutnya, prioritas tinggi pada infrastruktur dan ekonomi ini mengorbankan beberapa aspek lainnya, seperti isu lingkungan hidup dan politik oposisi, yang berperan dalam penurunan skor Indeks demokrasi. Dia menjelaskan komitmen yang kuat pada stabilitas dan penegakan hukum merupakan alasan kedua.
Menurutnya, selama 10 tahun, Jokowi juga fokus pada stabilitas politik dan penegakan hukum sebagai pilar utama. Komitmennya untuk menjaga keamanan dan ketertiban nasional, namun punya risiko mengorbankan aspek demokrasi.
Mulai dari Indeks Demokrasi, dalam upaya menjaga stabilitas, manuver politik aktor pemerintahan membuat DPR dan partai politik tak lagi mampu menjadi suara pengimbang kebijakan presiden.
"Manuver ini meredam demokrasi yang seharusnya memberi ruang bagi aspirasi publik dan kritik konstruktif. Memang manuver politik tersebut menjaga kestabilan pemerintahan, namun memberi nilai negatif pada Indeks Demokrasi," kata Denny.
Selanjutnya, Indeks Korupsi (Netral) karena meskipun ada upaya penegakan hukum, tapi pemberantasan korupsi di Indonesia masih belum signifikan. Kebijakan reformasi birokrasi yang lambat dan pemberantasan korupsi yang inkonsisten menghasilkan rapor netral di Indeks Korupsi. “Kelemahan ini menghalangi peningkatan signifikan di sektor tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan," ucapnya.
Alasan pertama adalah Fokus Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi. Menurutnya, sejak awal kepemimpinannya, Jokowi telah menetapkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama.
"Ia menyadari bahwa ekonomi yang kuat memerlukan fondasi infrastruktur yang tangguh, sehingga ia menggagas proyek-proyek besar seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Upaya ini berdampak langsung pada PDB, infeksi kebebasan ekonomi, indeks kemajuan sosial," paparnya.
Namun, lanjutnya, prioritas tinggi pada infrastruktur dan ekonomi ini mengorbankan beberapa aspek lainnya, seperti isu lingkungan hidup dan politik oposisi, yang berperan dalam penurunan skor Indeks demokrasi. Dia menjelaskan komitmen yang kuat pada stabilitas dan penegakan hukum merupakan alasan kedua.
Menurutnya, selama 10 tahun, Jokowi juga fokus pada stabilitas politik dan penegakan hukum sebagai pilar utama. Komitmennya untuk menjaga keamanan dan ketertiban nasional, namun punya risiko mengorbankan aspek demokrasi.
Mulai dari Indeks Demokrasi, dalam upaya menjaga stabilitas, manuver politik aktor pemerintahan membuat DPR dan partai politik tak lagi mampu menjadi suara pengimbang kebijakan presiden.
"Manuver ini meredam demokrasi yang seharusnya memberi ruang bagi aspirasi publik dan kritik konstruktif. Memang manuver politik tersebut menjaga kestabilan pemerintahan, namun memberi nilai negatif pada Indeks Demokrasi," kata Denny.
Selanjutnya, Indeks Korupsi (Netral) karena meskipun ada upaya penegakan hukum, tapi pemberantasan korupsi di Indonesia masih belum signifikan. Kebijakan reformasi birokrasi yang lambat dan pemberantasan korupsi yang inkonsisten menghasilkan rapor netral di Indeks Korupsi. “Kelemahan ini menghalangi peningkatan signifikan di sektor tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan," ucapnya.
Lihat Juga :
