AD/ART Golkar Utamakan Musyawarah Mufakat dalam Memilih Pemimpin
Selasa, 19 November 2019 - 21:47 WIB
AD/ART Golkar Utamakan Musyawarah Mufakat dalam Memilih Pemimpin
A
A
A
JAKARTA - Sebanyak 33 DPD 1 Partai Golkar mengusulkan agar pemilihan ketua umum dilakukan secara musyawarah mufakat. Usulan yang disampaikan dalam Rapimnas Golkar tersebut sudah melalui proses panjang karena telah dibahas dalam rapat pleno masing-masing DPD tersebut.
Menanggapi usulan tersebut, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Christina Aryani mendukung usulan tersebut. “Jika (dukungan) dilakukan melalui pleno berarti dukungan itu diberikan setelah menempuh prosedur organisasi sehingga sahih dan dapat dipertanggung jawabakan kebenarannya. Kami mendukung aspirasi mayoritas DPD dan ormas yang meminta agar pemilihan ketua umum Golkar dilakukan secara musyawarah mufakat,” kata Christina, Selasa (19/11/2019).
Christina menyebut, pada dasarnya musyawarah mufakat bukan barang baru. Hal ini diatur dalam Anggaran Dasar (AD) partai sebagai salah satu mekanisme pengambilan keputusan. Jika musyawarah tidak berhasil dilakukan, baru kemudian dilakukan voting.
Wakil rakyat dari Dapil DKI Jakarta 2 ini merujuk pada pasal 38 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Golkar yang mengutamakan, pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
”Dalam hal musyawarah mengambil keputusan tentang pemilihan pimpinan, sekurang-kurangnya disetujui oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat 1,” ujarnya.
Dukungan pemilihan ketua umum secara musyawarah mufakat juga datang dari tokoh-tokoh senior di Golkar seperti Akbar Tanjung, Jusuf Kalla (JK), Abu Rizal Bakrie hingga Agung Laksono.
“Ya saya dengar betul Dewan Pembina menyampaikan agar munas dilakukan secara musyawarah mufakat. Ini terkait dengan jam terbang dan pengalaman, dewan pembina pastinya ingin yang terbaik untuk Partai Golkar,” katanya.
Christina menilai, prinsip musyawarah mufakat itu berbeda dengan voting. Apabila dilakukan pemilihan secara voting, maka kemungkinan terjadi perpecahan dalam Munas Golkar nanti sangat terbuka.
“Dampak yang paling besar akan dirasakan oleh pendukung kandidat, ketika diselenggarakan pertarungan terbuka. Efek win or lose itu akan terasa sekali. Apa konsekuensinya? Tentunya pendukung dari kandidat yang kalah tidak bisa berharap terlalu banyak,” ungkapnya.
Untuk itu, dirinya berharap Munas Golkar berjalan dengan lancar dan kondusif. Masing-masing pihak mengutamakan kepentingan partai. ”Pada esensinya kita semua adalah anggota keluarga yang sama, keluarga besar Partai Golkar. Jika hasil terbaik bisa dicapai dengan musyawarah mufakat, rasanya kurang rasional juga untuk tidak menempuhnya,” ucap Christina.
Menanggapi usulan tersebut, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Christina Aryani mendukung usulan tersebut. “Jika (dukungan) dilakukan melalui pleno berarti dukungan itu diberikan setelah menempuh prosedur organisasi sehingga sahih dan dapat dipertanggung jawabakan kebenarannya. Kami mendukung aspirasi mayoritas DPD dan ormas yang meminta agar pemilihan ketua umum Golkar dilakukan secara musyawarah mufakat,” kata Christina, Selasa (19/11/2019).
Christina menyebut, pada dasarnya musyawarah mufakat bukan barang baru. Hal ini diatur dalam Anggaran Dasar (AD) partai sebagai salah satu mekanisme pengambilan keputusan. Jika musyawarah tidak berhasil dilakukan, baru kemudian dilakukan voting.
Wakil rakyat dari Dapil DKI Jakarta 2 ini merujuk pada pasal 38 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Golkar yang mengutamakan, pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
”Dalam hal musyawarah mengambil keputusan tentang pemilihan pimpinan, sekurang-kurangnya disetujui oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat 1,” ujarnya.
Dukungan pemilihan ketua umum secara musyawarah mufakat juga datang dari tokoh-tokoh senior di Golkar seperti Akbar Tanjung, Jusuf Kalla (JK), Abu Rizal Bakrie hingga Agung Laksono.
“Ya saya dengar betul Dewan Pembina menyampaikan agar munas dilakukan secara musyawarah mufakat. Ini terkait dengan jam terbang dan pengalaman, dewan pembina pastinya ingin yang terbaik untuk Partai Golkar,” katanya.
Christina menilai, prinsip musyawarah mufakat itu berbeda dengan voting. Apabila dilakukan pemilihan secara voting, maka kemungkinan terjadi perpecahan dalam Munas Golkar nanti sangat terbuka.
“Dampak yang paling besar akan dirasakan oleh pendukung kandidat, ketika diselenggarakan pertarungan terbuka. Efek win or lose itu akan terasa sekali. Apa konsekuensinya? Tentunya pendukung dari kandidat yang kalah tidak bisa berharap terlalu banyak,” ungkapnya.
Untuk itu, dirinya berharap Munas Golkar berjalan dengan lancar dan kondusif. Masing-masing pihak mengutamakan kepentingan partai. ”Pada esensinya kita semua adalah anggota keluarga yang sama, keluarga besar Partai Golkar. Jika hasil terbaik bisa dicapai dengan musyawarah mufakat, rasanya kurang rasional juga untuk tidak menempuhnya,” ucap Christina.
(cip)
