Penyelesaian Kisruh Staf Milenial Presiden Tak Cukup dengan Mundur

JAKARTA - Sorotan tajam tengah mengarah pada jajaran staf khusus milenial Presiden Joko Widodo. Penyebabnya, beberapa lini bisnis mereka turut andil dalam program besar pemerintah. Setidaknya ada tiga nama yang tengah menjadi perbincangan di masyarakat luas karena keterlibatan perusahaannya dalam program pemerintah untuk mengatasi pandemi Covid-19, yakni Andi Taufan Garuda Putra, Adamas Belva Syah Devara, dan Billy Mambrasar.

Belva Devara selaku chief executive officer (CEO) Ruangguru diketahui mengundurkan diri dari jabatan staf khusus presiden karena ikut menyedia‎kan pelatihan Kartu Prakerja dalam platform digital berbayarnya tersebut.

Awalnya, kartu ini diberikan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian para pekerja atau calon pekerja. Namun seiring dengan meluasnya wabah virus corona, Kartu Prakerja tersebut beralih fungsi menjadi bantuan sosial untuk para pekerja yang terkena dampak Covid-19.

Program kartu prakerja tersebut akan diberikan untuk 5,6 juta penerima manfaat. Jika lolos verifikasi, penerima manfaat akan mendapatkan insentif senilai Rp3,5 juta. Jumlah itu dibagi dalam beberapa perincian, seperti Rp1 juta untuk membeli satu atau lebih pelatihan di mitra platform digital dan Rp2,5 juta akan diberikan secara bertahap ‎selama empat bulan.

Tidak hanya Belva yang mengundurkan diri sebagai staf khusus milenial presiden, Andi Taufan Garuda Putra selaku CEO PT Amartha juga ikut mengirimkan surat pengunduruan dirinya. Hal ini karena keterlibatannya dalam sosialisasi mengatasi korona dengan menggandeng Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Dikabarkan, dia melakukan kesalahan ‎mengatasnamakan Sekretariat Kabinet dengan mengirimkan surat kepada seluruh camat di Indonesia untuk membantu tim dari perusahaannya dalam menyosialisasikan pencegahan penyebaran virus corona.

Ada juga staf khusus yang bermain di bisnis lain, yaitu Billy Mambrasar. Direktur Utama PT Papua Muda Inspiratif ini menemui Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki untuk mendanai pengusaha muda di Papua. Dalam pertemuan itu, Kemenkop UKM mengeluarkan dana Rp 1,4 miliar untuk 21 pengusaha Papua.

Baik Belva maupun Andi Taufan enggan memberikan responsnya saat dikonfirmasi KORAN SINDO. ‎Lantas, ‎bagaimana sebenarnya para staf khusus ini bisa dengan mudah mendapatkan proyek program pemerintah dengan kucuran dana yang besar? Apakah beberapa perusahaan tersebut harus mengikuti prosedur tender terlebih dahulu?

Untuk kasus Kartu Prakerja yang saat ini telah resmi dikelola oleh ruangguru melalui platform Skill Academy, Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja Panji Winanteya Ruky menjelaskan, saat memutuskan kerja sama dengan platform resmi pelatihan Kartu Prakerja tidak ada proses tender, karena tidak ada pengadaan barang dan jasa yang harus dibayar pemerintah pada platform tersebut.

Apa yang dilakukan pemerintah untuk memberikan pelatihan Kartu Prakerja ini semata untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. "Pemerintah memberikan bantuan dana kepada masyarakat untuk membeli pelatihan yang disediakan paltform dalam mitra Kartu Prakerja ini. Hal ini sama dengan pemberian bansos sembako, ketika pemerintah memberikan uang maka orang itu bisa belanja beras dan telur ke warung. Jadi bukan warungnya yang kita berikan dana," jelasnya.

Tidak hanya Ruangguru yang ditunjuk pemerintah dalam memberikan pelatihan Kartu Prakerja ini, masih ada platform lainnya yang juga menjadi mitra dalam proses pelatihan, seperti Tokopedia, MauBelajarApa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Kementerian Ketenagakerjaan melalui Sisnaker, dan Pijarmahir.

Penunjukan kedelapan platform tersebut dijelaskan Panji berdasarkan kesiapan mereka dalam menyediakan pelatihan yang bisa dengan mudah diakses oleh masyarakat. "Intinya, semua prosesnya kita lakukan secara terbuka. Untuk semua platform digital yang mau dan mampu memenuhi syarat, yaitu bisa dengan mudah digunakan," imbuh Panji.

Syarat bagi platform digital yang ingin ikut sebagai mitra dari Kartu Prakerja ini pun sudah ditentukan sesuai dalam Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 3 Tahun 2020, platform digital yang ingin turut serta dalam program Kartu Prakerja harus memiliki kriteria memiliki cakupan layanan minimal bersekala nasional, memiliki sistem informasi dan teknologi yang memadai dan dapat mendukung program Kartu Prakerja, memiliki portal, situs, aplikasi daring melalui internet yang digunakan untuk fasilitas program Kartu Prakerja, memiliki kerja sama lembaga pelatihan berbasis kompetisi kerja.

Panji menambahkan, delapan platform yang sudah ditunjuk ini akan selalu dipantau dan dilakukan evaluasi. Kita pun tidak menutup kemungkinan untuk memberikan kesempatan kepada mitra lainnya untuk ikut bergabung, apabila dalam tahap awal ini bisa berjalan lancar.

Bila Panji mengatakan tidak ada tender dalam pemilihan platform untuk program Kartu Prakerja ini, pendapat berbeda diungkapkan ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira. Dia mengatakan, masalah yang terja‎di pada jajaran staf khusus presiden bisa dimasukkan dalam kategori konflik kepentingan.

"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan otoritas pengawas anggaran harus bisa menelusuri ‎masalah konflik kepentingan ini," tegas Bhima. Hal ini harus terus dilakukan, meskipun ketiga staf khusus tersebut telah menyatakan diri mundur dari posisinya masing-masing.

"Akar permasalahannya di sini kan adanya konflik kepentingan, dengan mundurnya ketiga staf khusus tersebut tidak lantas bisa menyelesaikan masalah begitu saja. Ini harus ditelusuri oleh KPK dan otoritas pengawas anggaran, mulai proses penunjukan mitra berupa MoU yang terjadi sebelum teknis dari Kemenko Perekonomian keluar," jelasnya.

Bhima pun menegaskan, seharusnya dari awal saat para staf khusus milenial ini ditunjuk, mereka harus memilih salah satu agar menghindari konflik kepentingan seperti ini. "Masih banyak staf khusus ini yang merangkap jabatan, seharusnya mereka bisa seperti Nadiem Makarim yang telah melakukan hal tersebut untuk menghindari konflik kepentingan," tambahnya.

Sementara itu, pengamat politik Ary Santoso menegaskan proyek-proyek yang didapatkan para staf khusus presiden tersebut memiliki nuansa konflik kepentingan yang tinggi, sebab staf khusus tersebut adalah pendiri perusahaan pemenang. "Staf khusus ini tidak memiliki kewenangan untuk menentukan pihak yang memberikan layanan jasa. Seharusnya pengadaan barang dan jasa berskala besar harus melalui open tender, bukan penunjukan langsung," ungkapnya.

Ary menambahkan, pengunduran diri para staf khusus ini tidak signifikan bila tidak ada tindak lanjut yang jelas, karena mereka telah mendapatkan untung besar dari proyek yang telah didapatkan. (Aprilia S Andyna)