Pengamat Dorong Jokowi Libatkan Rakyat Dalam Penilaian Calon Menteri

JAKARTA - Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, sejumlah nama digadang-gadang bakal mengisi posisi Kabinet Jilid II Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin. Beberapa pihak pun menyarankan agar ada uji kelayakan bagi calon menteri.

Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, mengatakan, hingga saat ini memang belum ada uji kelayakan untuk menjadi menteri. Sebab, penunjukan menteri berdasarkan kesepakatan partai politik pendukung dan keprofesionalan kandidat.

"Selama ini enggak pernah ada uji kelayakan untuk jadi menteri. Segala sesuatunya ditentukan oleh dua hal, yakni orang partai dan profesional yang dianggap punya kompetensi luar biasa," ujar Adi saat dihubungi SINDOnews. (Baca juga: Uji Kelayakan Calon Menteri Segera Dimulai)

Namun, kata Adi, apabila memang memungkinkan ada uji kelayakan, bisa menggunakan uji fit and proper test untuk memilih menteri. "Jika masih memungkinkan uji kelayakan penting dilakukan biar tak salah pilih menteri. Semacam fit n proper test pejabat publik lainnya. Biar rakyat ikut menilai," jelas Adi.

Tak hanya itu, penilaian untuk memilih menteri juga perlu turut melibatkan rakyat. Sebab kekuatan rakyat sangat penting bagi pemerintahan Jokowi ke depan. "Sangat penting, karena salah satu kekuatan Jokowi adalah dukungan rakyat," jelasnya.

Di kesempatan yang berbeda, analis politik Arif Nurul Iman menuturkan, dalam pemilihan menteri setiap presiden punya mekanisme sendiri. Antara lain melihat pengalaman hingga integritas dukungan politik. (Baca juga: Ini Kriteria dan Nama-nama Menteri Jilid I yang Bakal Dipertahankan Jokowi)

"Tentu ada assessment calon-calon menteri, mulai dari pengalaman, basis kapasitas dan kompetensi,serta integritas selain soal dukungan politik. Di samping itu yang tidak kalah penting, mendengarkan masukan bukan hanya dari parpol pendukung tapi juga masyarakat luas," kata Arif saat dihubungi.