BRIN Imbau Warga Tak Golput dan Kawal Ketat Pilkada 2024
loading...
Partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 sangat diharapkan dan tidak muncul golput sekaligus mengawal ketat pelaksanaan Pilkada. Foto: Ilustrasi/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 sangat diharapkan dan tidak muncul golput sekaligus mengawal ketat pelaksanaan Pilkada.
Peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menuturkan publik diharapkan antusias dalam menghadapi Pilkada 2024.
Partisipasi masyarakat amat besar terhadap gelaran Pilkada 2024 lantaran DPR, penyelenggara pemilu, dan pemerintah telah mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Jadi diharapkan partisipasi publik naik juga angka golput bisa ditekan. Karena ambang batas pilkada sudah diturunkan, jadi itu bisa memantik partisipasi politik," ujar Wasisto, Rabu (28/8/2024).
Dia mengimbau masyarakat untuk menghindari adanya kampanye berbasis politik identitas. Pasalnya, hal itu berdampak buruk bagi demokrasi di Indonesia.
"Yang sudah kita lihat di pemilu sebelumnya justru merusak. Jadi kalau misalnya ada paslon atau parpol yang menggunakan sentimen itu sebaiknya dihindari karena itu berdampak jangka panjang bukan hanya sekadar urusan pilkada tapi juga urusan yang lain," katanya.
Kemudian, diimbau masyarakat menolak politik uang yang tersebar ketika Pilkada.
"Publik harus disadarkan bahwa uang yang mereka terima itu sama saja hak mereka sudah dibeli. Penyadaran seperti ini harus bisa ditekankan terutama oleh para penyelenggara pemilu dan aktivis pemilu bahwa politik uang itu tidak serta merta membuat suara dan aspirasi mereka terakomodasi di Pilkada," ujarnya.
Peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menuturkan publik diharapkan antusias dalam menghadapi Pilkada 2024.
Partisipasi masyarakat amat besar terhadap gelaran Pilkada 2024 lantaran DPR, penyelenggara pemilu, dan pemerintah telah mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Jadi diharapkan partisipasi publik naik juga angka golput bisa ditekan. Karena ambang batas pilkada sudah diturunkan, jadi itu bisa memantik partisipasi politik," ujar Wasisto, Rabu (28/8/2024).
Dia mengimbau masyarakat untuk menghindari adanya kampanye berbasis politik identitas. Pasalnya, hal itu berdampak buruk bagi demokrasi di Indonesia.
"Yang sudah kita lihat di pemilu sebelumnya justru merusak. Jadi kalau misalnya ada paslon atau parpol yang menggunakan sentimen itu sebaiknya dihindari karena itu berdampak jangka panjang bukan hanya sekadar urusan pilkada tapi juga urusan yang lain," katanya.
Kemudian, diimbau masyarakat menolak politik uang yang tersebar ketika Pilkada.
"Publik harus disadarkan bahwa uang yang mereka terima itu sama saja hak mereka sudah dibeli. Penyadaran seperti ini harus bisa ditekankan terutama oleh para penyelenggara pemilu dan aktivis pemilu bahwa politik uang itu tidak serta merta membuat suara dan aspirasi mereka terakomodasi di Pilkada," ujarnya.
(jon)
Lihat Juga :
