DPR Desak Pemerintah Jemput Bola dalam Mekanisme Penyaluran Bantuan

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak menilai, realisasi bantuan modal kerja bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui penyaluran kredit oleh bank-bank pelat merah tidak berjalan sesuai harapan. Menurut dia, setidaknya ada dua alasan yang menyebabkan kondisi tersebut terjadi.

(Baca juga: Kasus Baru di UEA, Total 1.356 WNI Terkonfirmasi Covid-19)

Pertama, minimnya pendampingan dan pembinaan UMKM terutama dalam konteks pemulihan pasar dari produk mereka. Kedua, program bantuan hanya terfokus pada restrukturisasi kredit semata, sehingga bank-bank penyalur terkesan asal menggugurkan kewajiban saja.

(Baca juga: Dapat Komitmen 290 Juta Vaksin, Jokowi Harap Diproduksi di Dalam Negeri)

Akibatnya lanjut dia, kebijakan yang baik dan diharapkan menjadi solusi menghindari resesi ekonomi itu tidak menyentuh akar permasalahan para pelaku UMKM. Dia mengatakan, bantuan modal kerja memang diperlukan, namun kesulitan mendapatkan pasar akibat turunnya daya beli masyarakat merupakan hal yang jauh lebih berat bagi UMKM.

Menurut dia, jika modal kerja diibaratkan pertolongan pertama lewat bantuan pernafasan, maka pemulihan pasar merupakan pertolongan lanjutan agar pelaku UMKM bisa bangkit dan survive.

"Agar bisa survive dan kemudian bangkit usahanya, maka pemerintah harus mampu memfasilitasi pemulihan pasar mereka. UMKM butuh panduan agar bisa shifting ke produk-produk yang banyak dibutuhkan konsumen," kata Amin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/8/2020).