Rapor Merah 1 Dekade Kepemimpinan Jokowi

Yogie Alwaton
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Telkom
Peneliti Media dan Jurnalisme

"JIKA ingin melihat siapa dia sebenarnya, berilah dia sebuah tahta" (Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16).

Dahulu hanya pengusaha mebel, sekarang ia adalah penghuni Istana. Joko Widodo, dengan gaya sederhananya mampu memenangkan pemilihan Wali Kota Surakarta selama dua periode. Tak sampai situ, ia juga sukses menjadi Gubernur DKI Jakarta dari tahun 2012 hingga 2014. Banyak yang menilai Jokowi terkesan sederhana. Namun justru dengan kesederhanaannya itulah, Jokowi mampu menjadi sosok petinggi negeri ini.

Penelitian Ross Tapsell berjudul Indonesia's Media Oligarchy and the Jokowi Phenomenonmenjelaskan bahwa gaya blusukan Jokowi yang dimulai dari Solo hingga Jakarta telah berhasil menjadikannya terlihat sebagai pemimpin yang merakyat. Jokowi bahkan tak sungkan masuk ke gorong-gorong dan gang sempit sekali pun agar dapat dicitrakan sebagai pemimpin yang sederhana.

Dari karakternya itu, Joko Widodo lalu menjelma sebagai pemimpin yang merakyat dan dianggap sebagai antitesa pemimpin yang harus menjaga jarak dengan publiknya.

Latar belakangnya yang kontras dengan lawan politiknya, seperti Prabowo Subianto lantas sukses membawanya untuk menjadi Presiden Republik Indonesia selama dua periode (2014-2019) dan (2019-2024). Sebagai antitesis Prabowo, Jokowi dianggap mampu memberikan jawaban bagi Indonesia yang dibayang-bayangi Orde Baru yang anti-kritik dan otoriter.

Bapak Infrastruktur dan Awal Kepemimpinan Jokowi

Kita tak dapat menutup mata bahwa ada prestasi yang berhasil dituai Jokowi pada masa awal kepemimpinannya. Semenjak keterpilihannya sebagai Presiden RI dari 2014 silam hingga saat ini atau 1 (satu) dekade memimpin, Jokowi membawa banyak perubahan, khususnya dalam hal pembangunan dan infrastruktur. Setidaknya, sejak 2014-2023, terdapat pembangunan jalan tol yang panjangnya hingga 1.713,83 km. Hal inilah yang membuat Jokowi banyak disebut-sebut sebagai 'Bapak Infrastruktur'.

Selain itu, Jokowi juga dalam kerjanya mendapat banyak pujian. Dalam hal ekonomi, GDP Indonesia berada pada angka stabil sebesar 5% (2014-2024). Karena itu, soal ini tak berlebihan bila kita sepakat bahwa Presiden Joko Widodo berhasil membangun banyak infrastruktur dan menggaet investor dalam pembangunan. Namun, ambisi dan warisan utama Jokowi dalam bidang itu nyatanya tak selalu berakhir baik.

Rapor Merah Kepemimpinan Jokowi

Ungkapan di awal kalimat tulisan ini nampaknya begitu relevan untuk memberikan rapor merah Jokowi dalam memimpin Indonesia 1 dekade ke belakang. Abraham Lincoln (mantan presiden Amerika Serikat) dalam perkataannya pernah menyebut bahwa: "Jika ingin melihat siapa dia sebenarnya, berilah dia sebuah tahta".

Ungkapan itu memang relevan ditujukan kepada Jokowi karena pada tahun-tahun kerjanya sebagai pemimpin, Jokowi banyak membuat rapor merah untuk dirinya sendiri.

Setidaknya ada beberapa isu sentral yang menjadikan Jokowi gagal sebagai presiden dalam memimpin Indonesia.
Misalnya saja mengenai isu cipta kerja, pelemahan KPK, pelanggaran HAM, kontroversi pemindahan IKN, hingga dinasti politik pada pemilu 2024.

Cipta Kerja dan Lemahnya Keterbukaan Informasi pada Publik

Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) adalah regulasi yang pertama kali diucapkan Presiden Jokowi dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2019 lalu. Saat itu, ia menyebut regulasi di Tanah Air terlalu tumpang tindih, sehingga diperlukannya undang-undang untuk mengatasi persoalan itu.

Namun, penyelesaian undang-undang yang dilakukan secara kilat, banyak merugikan para buruh serta serikat pekerja. Tak hanya itu, dalam keterbukaannya pada publik, omnibus law ini begitu tak transparan dan tidak mendengarkan masukan dari banyak pihak. Upaya protes masif dari publik nyatanya tak didengarkan. Karena tepat satu tahun setelah janji Jokowi itu, UU Ciptaker telah sah diberlakukan oleh DPR.

Upaya Pelemahan KPK

Adanya revisi UU KPK pada 2019 juga turut mencederai kinerja Jokowi dalam 1 dekade kepemimpinannya. Alih-alih menguatkan KPK sebagai lembaga negara independen, Jokowi justru melemahkan lembaga itu. Berbagai macam upaya pun akhirnya dilakukan, seperti kasus Novel Baswedan yang mengalami penyiraman air keras hingga upaya revisi terhadap Undang-Undang KPK.