Sempurnakan Pembelajaran Jarak Jauh dengan Gerakan Sosial
Selasa, 25 Agustus 2020 - 07:35 WIB
loading...
A
A
A
Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri mengatakan, tampaknya dengan anggaran yang dikelola Kemendikbud sebesar Rp70 triliun selama 2020 dan Rp75 triliun untuk 2021 tidak mampu mengakomodasi kesulitan belajar mengajar dengan PJJ. "Masalahnya masih sama gawai, kuota internet, jaringan dan listrik yang biarpet di daerah tertentu,” paparnya.
Politikus PKS ini menuturkan, ada anggaran pendidikan senilai Rp300 triliun tetapi anggaran itu ditransfer ke daerah. Sehingga untuk memaksimalkan anggaran itu maka harus ada sinergi yang baik antara pusat dan daerah. Terlebih pendidikan ini sesuai dengan UU 23/2014 adalah urusan wajib yang konkuren. "Karenanya problem pendidikan bila tak segera diatasi akan berakibat gaduh dan kisruhnya masyarakat Indonesia secara keseluruhan,” ujarnya. (Baca juga: Dua Sejoli yang Bunuh Diri di Sungai Musi Ditemukan Tak Bernyawa)
Maka dari itu, tegasnya, sektor pendidikan ini harus melibatkan masyarakat dalam segala hal. Apalagi jenis sekolah formal, hanya jenjang SD saja yang jumlah negeri lebih banyak dari swasta. Sedangkan jenjang lain untuk swasta jauh lebih banyak jumlahnya dari negeri.
Fikri mengusulkan agar Gugus Tugas Tim Percepatan Penanganan Covid-19 mengalokasikan anggaran untuk permasalahan pendidikan yang timbul karena pandemic ini dan bukan hanya mengatasi persoalan dari segi kesehatan dan perekonomian saja. Dia menuturkan, keterlibatan komunitas peduli pendidikan bisa dilakukan dengan menyediakan titik-titik Wi-Fi gratis untuk membantu siswa belajar. Namun, lokasi Wi-Fi ini tidak hanya disediakan oleh komunitas, namun juga pemerintah dan pemerintah daerah sehingga bisa mengurangi kerumunan.
Dia menjelaskan, titik Wi-Fi gratis bisa disediakan di tempat ibadah, poskamling, balai RT dan RW, rumah-rumah pejabat publik, bahkan kantor partai pun bisa jadi titik Wi-Fi gratis untuk mendukung PJJ. "Dan beban juga semakin ringan karena ditanggung bersama,” katanya.
Jika memungkinkan, tambahnya, bisa dibuka donasi untuk mengumpulkan bantuan telepon seluler yang akan dibagikan ke pihak yang membutuhkan. Fikri mengatakan, bantuan apa saja bisa dikumpulkan dan disalurkan kepada peserta didik yang saat ini kesulitan belajar agar pandemi ini tidak membuat mereka putus sekolah.
Sementara Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi setuju dengan konsep gotong royong untuk membantu peserta didik dalam menghadapi PJJ ini. Dia menuturkan, diperlukan relawan untuk mewujudkan gotong-royong dari seluruh lapisan masyarakat. Dengan begitu, ada pihak yang bisa membantu menyambungkan sinyal internet ke sekolah. Ataupun pihak-pihak yang bisa mengumpulkan donasi telepon seluler bekas layak pakai ke siswa yang tidak mempunyai gawai. (Lihat videonya: Pelaku Ganjal ATM Babak Belur Dihakimi Massa di Banten)
Unifah menuturkan, di beberapa desa di sejumlah daerah sudah banyak pihak yang membuat anjungan belajar untuk membantu siswa belajar. Dan dia sangat mengapresiasi program tersebut. Dia juga melihat CSR-CSR dari perusahaan bisa juga untuk membantu siswa dalam PJJ ini. (Neneng Zubaidah)
Politikus PKS ini menuturkan, ada anggaran pendidikan senilai Rp300 triliun tetapi anggaran itu ditransfer ke daerah. Sehingga untuk memaksimalkan anggaran itu maka harus ada sinergi yang baik antara pusat dan daerah. Terlebih pendidikan ini sesuai dengan UU 23/2014 adalah urusan wajib yang konkuren. "Karenanya problem pendidikan bila tak segera diatasi akan berakibat gaduh dan kisruhnya masyarakat Indonesia secara keseluruhan,” ujarnya. (Baca juga: Dua Sejoli yang Bunuh Diri di Sungai Musi Ditemukan Tak Bernyawa)
Maka dari itu, tegasnya, sektor pendidikan ini harus melibatkan masyarakat dalam segala hal. Apalagi jenis sekolah formal, hanya jenjang SD saja yang jumlah negeri lebih banyak dari swasta. Sedangkan jenjang lain untuk swasta jauh lebih banyak jumlahnya dari negeri.
Fikri mengusulkan agar Gugus Tugas Tim Percepatan Penanganan Covid-19 mengalokasikan anggaran untuk permasalahan pendidikan yang timbul karena pandemic ini dan bukan hanya mengatasi persoalan dari segi kesehatan dan perekonomian saja. Dia menuturkan, keterlibatan komunitas peduli pendidikan bisa dilakukan dengan menyediakan titik-titik Wi-Fi gratis untuk membantu siswa belajar. Namun, lokasi Wi-Fi ini tidak hanya disediakan oleh komunitas, namun juga pemerintah dan pemerintah daerah sehingga bisa mengurangi kerumunan.
Dia menjelaskan, titik Wi-Fi gratis bisa disediakan di tempat ibadah, poskamling, balai RT dan RW, rumah-rumah pejabat publik, bahkan kantor partai pun bisa jadi titik Wi-Fi gratis untuk mendukung PJJ. "Dan beban juga semakin ringan karena ditanggung bersama,” katanya.
Jika memungkinkan, tambahnya, bisa dibuka donasi untuk mengumpulkan bantuan telepon seluler yang akan dibagikan ke pihak yang membutuhkan. Fikri mengatakan, bantuan apa saja bisa dikumpulkan dan disalurkan kepada peserta didik yang saat ini kesulitan belajar agar pandemi ini tidak membuat mereka putus sekolah.
Sementara Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi setuju dengan konsep gotong royong untuk membantu peserta didik dalam menghadapi PJJ ini. Dia menuturkan, diperlukan relawan untuk mewujudkan gotong-royong dari seluruh lapisan masyarakat. Dengan begitu, ada pihak yang bisa membantu menyambungkan sinyal internet ke sekolah. Ataupun pihak-pihak yang bisa mengumpulkan donasi telepon seluler bekas layak pakai ke siswa yang tidak mempunyai gawai. (Lihat videonya: Pelaku Ganjal ATM Babak Belur Dihakimi Massa di Banten)
Unifah menuturkan, di beberapa desa di sejumlah daerah sudah banyak pihak yang membuat anjungan belajar untuk membantu siswa belajar. Dan dia sangat mengapresiasi program tersebut. Dia juga melihat CSR-CSR dari perusahaan bisa juga untuk membantu siswa dalam PJJ ini. (Neneng Zubaidah)
(ysw)
Lihat Juga :
