Demokrat Gabung Pemerintah, Peluang AHY Jadi Menteri Terbuka

JAKARTA - Bergabungnya Partai Demokrat dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)- Ma'ruf Amin ke depan dinilai sebagai keputusan politik yang tepat.

Pengamat komunikasi politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Jakarta, Emrus Sihombing, mengatakan, dari sudut kepentingan nasional masuknya Demokrat ke Koalisi Indonesia Kerja (KIK) sangat baik karena kekuatan bangsa akan menyatu untuk membangun bangsa di bawah nahkoda Jokowi.

"Semakin banyak partai yang bergabung dengan koalisi pemerintah, saya kira semakin baik sehingga tidak kita habiskan waktu kita untuk berdialektika, berdiskusi, berdebat di ruang publik. Sekalipun berdebat itu bagus, tapi bisa saja pandangan satu dan yang lainnya benar, tetapi bisa saling meniadakan. Sekalipun dua-duanya benar, kan bisa menghabiskan energi kita," tutur Emrus, Senin (12/8/2019).

Menurut dia, Demokrat arus memiliki sikap yang konsisten ketika sudah menyatakan bergabung. Jangan sampai bergabung namun nanti di tengah jalan masih mengkritisi pemerintah dengan alasan kritik yang membangun kalau pemerintahan tidak berjalan dengan baik.
"Itu kan namanya main dua kaki. Kalaupun ketika nanti berkoalisi, ada yang kurang maka harusnya disampaikan di rapat kabinet, tidak harus disampaikan di ruang publik dengan alasan kami tetap memberikan pengawasan kepada pemerintahan melalui legislatif. Itu sebenarnya politik dua kaki," urainya.

Karena itu, lanjut dia, jika Demokrat masuk koalisi maka harus berkomitmen mendukung pemerintah atau kalau tidak sejak sekarang menyatakan tidak mendukung pemerintah. "Hidup itu kan soal pilihan. Jadi kalau sudah dipilih, jangan lagi ada alasan. Maka sebelum dipilih lakukanlah secara selektif, secara rasional. Kalau mau dia kritis, ya di oposisi saja karena oposisi tidak kalah mulianya daripada yang di pemerintahan. Logikannya kan masa pemerintah mengkritik pemerintah," tuturnya.
Bagi Demokrat, menurut Emrus, dengan bergabung di pemerintahan dan nantinya ada kader yang berpeluang menjadi menteri. Sebut saja misalnya Komandan Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dengan begitu jika bisa berhasil setelah menjadi menteri, kata dia, itu bisa menjadi batu loncatan untuk maju dalam Pilpres 2024, baik sebagai calon wakil presiden atau calon presiden. "Jadi ada hal positif bagi bangsa dan hal positif bagi Demokrat di 2024 dengan merapat ke koalisi pemerintah," katanya.
Apakah kebutusan masuk ke koalisi bukan justru merugikan Demokrat secara elektoral? Emrus mengatakan dengan sistem multipartai seperti sekarang, amat sulit bagi satu partai untuk memenangkan 50% pemilu. Karena itu partai hampir dipastikan akan selalu berkoalsisi.

"Atas kalkulasi realita multipartai tersebut saya kira bagi Demokrat, lebih baik bergabung dengan Pemerintah Jokowi. Kalau tidak bergabung kan juga belum tentu menang 50% kan. Apalagi bagi Demokrat dengan posisi sekarang yang tidak begitu menggembirakan, tidak di posisi papan atas satu atau dua, saya kira dengan kalkulasi politik maka posisi koalisi pemerintahan sangat baik bagi kepentingan politik Demokrat ke depan," tuturnya.

Misalnya, kata dia, menjadikan AHY sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Melalui posisi itu, rakyat akan bisa melihat prestasi AHY.

"Daripada di luar kekuasaan, kan rakyat tidak bisa melihat, yang terlihat nanti hanya dari tokoh-tokoh legislastif yang boleh jadi hanya akan berwacana terus dan tidak terlihat produktivitasnya," kata Emrus.

Apakah nama yang akan disodorkan oleh Demokrat duduk di kabinet pasti AHY atau kader Demokrat lainnya? Emrus memperkirakan AHY. Alasannya, sejauh itu sudah banyak pernyataan dari elite Demokrat yang menyatakan akan menyodorkan kader terbaik di kursi menteri. Nama tersebut adalah AHY.

"Meskipun menurut saya belum tentu dia kader yang terbaik Demokrat kalau dilakukan tracking di internal partai, fit and proper, tapi saya melihat bebrapa tokoh elite Demokrat sudah mengarah apda AHY," urainya.