Jokowi Minta Maaf, PDIP: Seluruh Kebijakan Presiden Harus Dipertanggungjawabkan

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) menanggapi permintaan maaf Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) kepada masyarakat menjelang lengser. PDIP menekankan bahwa seluruh kebijakan presiden harus dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menjawab wartawan di sela-sela wayangan dengan lakon 'Sumatri Ngenger' di Sekolah Partai PDIP, Sabtu (3/8/2024) malam. Hasto menyinggung data impor beras karena tahun ini Indonesia impor 6 juta ton.

"Partai menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Contohnya kami yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif," kata Hasto.



Jadi, berbagai kebijakan Presiden Jokowi harus dipertanggungjawabkan lebih dahulu, bukan permintaan maaf. "Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus kedepankan, bukan permintaan maafnya dulu," ujar Hasto.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan permintaan maaf atas kesalahannya selama menjabat saat Zikir Kebangsaan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/8/2024) malam. Acara itu merupakan rangkaian Bulan Kemerdekaan HUT ke-79 RI.

"Dalam kesempatan yang baik ini, di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor KH Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf, selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden RI dan Wakil Presiden RI. Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia, kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak, kami juga tidak mungkin memenuhi semua harapan semua pihak, saya tidak sempurna, saya manusia biasa, kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT, hanya milik Allah," katanya.