Menag Yaqut Hapus Syarat Rekomendasi FKUB untuk Izin Dirikan Rumah Ibadah
Sabtu, 03 Agustus 2024 - 18:32 WIB
loading...
Menag Yaqut Cholil Qoumas menghapus syarat rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai izin pendirian rumah ibadah. FOTO/DOK.MPI
A
A
A
JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menghapus syarat rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama ( FKUB ) sebagai izin pendirian rumah ibadah . Kini pendirian rumah ibadah hanya memerlukan izin Kementerian Agama (Kemenag).
Hal ini disampaikan dalam sebuah dialog kebangsaan dengan Gerakan Kristen Indonesia Raya (Gekira) di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu, (3/8/2024). Keputusan itu diambil setelah melakukan diskusi dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) dan Wakil Menteri Keuangan (Menkeu) Tommy Djiwandono.
Dalam diskusi dalam pendirian rumah iibadah yang dulunya memerlukan dua rekomendasi. Pertama rekomendasi dari FKUB dan kedua rekomendasi dari Kementerian Agama. Kini, rekomendasi pertama soal izin FKUB dihapus.
Baca juga: Wapres Sebut Tak Ada Konflik jika Pembangunan Rumah Ibadah Sesuai Aturan
"Ada dua rekomendasi yang harus dipenuhi, tentu ini mempersulit bagi Bapak-Ibu sekalian ya, terutama ketika di situ ada muslim yang banyak dan mayoritas. Nah pemerintah untuk menunjukkan kehadirannya, maka rekomendasi pendirian rumah ibadah hanya cukup dengan Kementerian Agama saja, FKUP dicoret," katanya.
Dia menambahkan bahwa selama ini banyak hambatan dalam pendirian rumah ibadah yang disebabkan oleh rekomendasi FKUB. Oleh karena itu, Menko Polhukam bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah bersepakat dengan Kemenag untuk menjadikan peraturan ini sebagai Perpres.
"Jadi sebentar lagi Bapak-Ibu sekalian mudah-mudahan pendirian rumah ibadah ini tidak akan sulit lagi. Nah tetapi masih ada hambatan, hambatannya apa, kepala daerah. Kepala Daerah setelah lolos rekomendasi kemudian izin ini harus diterbitkan oleh kepala daerah," jelasnya.
Baca juga: Penjelasan MUI Terkait Niat Menag Permudah Pendirian Rumah Ibadah
Lebih detail Yaqut menegaskan bahwa proses rekomendasi di Kementerian Agama akan mudah dan tidak dipersulit, namun kendala masih terletak pada kepala daerah. Ia menghimbau kader Gerindra untuk memenangkan Pilkada agar proses pembangunan rumah ibadah dapat berjalan lancar.
"Caranya bagaimana, maka kader-kader Gerindra harus memenangi Pilkada-Pilkada di daerah yang akan datang, ucapnya. Nah Bapak-Ibu sekalian memiliki kewajiban untuk memenangkan kepala-kepala daerah dari Gerindra yang pasti memiliki komitmen besar atas keragaman, atas keberagaman yang tadi disampaikan oleh para pembicara terdahulu," katanya.
Hal ini disampaikan dalam sebuah dialog kebangsaan dengan Gerakan Kristen Indonesia Raya (Gekira) di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu, (3/8/2024). Keputusan itu diambil setelah melakukan diskusi dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) dan Wakil Menteri Keuangan (Menkeu) Tommy Djiwandono.
Dalam diskusi dalam pendirian rumah iibadah yang dulunya memerlukan dua rekomendasi. Pertama rekomendasi dari FKUB dan kedua rekomendasi dari Kementerian Agama. Kini, rekomendasi pertama soal izin FKUB dihapus.
Baca juga: Wapres Sebut Tak Ada Konflik jika Pembangunan Rumah Ibadah Sesuai Aturan
"Ada dua rekomendasi yang harus dipenuhi, tentu ini mempersulit bagi Bapak-Ibu sekalian ya, terutama ketika di situ ada muslim yang banyak dan mayoritas. Nah pemerintah untuk menunjukkan kehadirannya, maka rekomendasi pendirian rumah ibadah hanya cukup dengan Kementerian Agama saja, FKUP dicoret," katanya.
Dia menambahkan bahwa selama ini banyak hambatan dalam pendirian rumah ibadah yang disebabkan oleh rekomendasi FKUB. Oleh karena itu, Menko Polhukam bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah bersepakat dengan Kemenag untuk menjadikan peraturan ini sebagai Perpres.
"Jadi sebentar lagi Bapak-Ibu sekalian mudah-mudahan pendirian rumah ibadah ini tidak akan sulit lagi. Nah tetapi masih ada hambatan, hambatannya apa, kepala daerah. Kepala Daerah setelah lolos rekomendasi kemudian izin ini harus diterbitkan oleh kepala daerah," jelasnya.
Baca juga: Penjelasan MUI Terkait Niat Menag Permudah Pendirian Rumah Ibadah
Lebih detail Yaqut menegaskan bahwa proses rekomendasi di Kementerian Agama akan mudah dan tidak dipersulit, namun kendala masih terletak pada kepala daerah. Ia menghimbau kader Gerindra untuk memenangkan Pilkada agar proses pembangunan rumah ibadah dapat berjalan lancar.
"Caranya bagaimana, maka kader-kader Gerindra harus memenangi Pilkada-Pilkada di daerah yang akan datang, ucapnya. Nah Bapak-Ibu sekalian memiliki kewajiban untuk memenangkan kepala-kepala daerah dari Gerindra yang pasti memiliki komitmen besar atas keragaman, atas keberagaman yang tadi disampaikan oleh para pembicara terdahulu," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
