Penjelasan MUI Terkait Niat Menag Permudah Pendirian Rumah Ibadah
loading...
Wakil Sekjen MUI dan Katib Syuriah PBNU, Ikhsan Abdullah. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Langkah Menteri Agama ( Menag ) Yaqut Cholil Qoumas yang akan mempermudah izin pendirian rumah ibadah direspons Majelis Ulama Indonesia ( MUI ). Wakil Sekjen MUI dan Katib Syuriah PBNU, Ikhsan Abdullah memberikan pandangannya.
Menurut Ikhsan, sebenarnya isu ini muncul lebih disebabkan oleh pihak-pihak yang hendak membangun rumah ibadah akan tetapi tidak mau patuh dan mentaati ketentuan atau aturan/regulasi yang ada.
"Yakni Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 8 dan Nomor 9 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat," kata Ikhsan dalam keterangannya, Rabu (7/6/2023).
Pihak-pihak dimaksud kata Ikhsan, bisa dari gubernur, bupati atau wali kota, dapat juga berasal dari masyarakat antar pemeluk agama.
Menurutnya, materi dari PBM adalah hasil permufakatan Majelis Agama-agama yang resmi yang telah diakui Negara di Indonesia yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah
"Dalam memelihara Kerukunan Umat dan Pendirian Rumah Ibadah Majelis Agama dimaksud adalah perwakilan pimpinan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI)," ucapnya.
"Gereja, Katholik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha dan Kong Hu Cu. Isi dari Permufakatan Majelis Agama tersebut secara administratif kemudian dituangkan dalam bentuk PBM Nomor 8 dan PBM Nomor 9 Tahun 2006," jelasnya.
Isi ketentuan inilah kata Ikhsan, sebagai dasar pendirian rumah ibadah sekaligus menjadi fondasi pemeliharaan kerukunan antar umat beragama.
Menurut Ikhsan, sebenarnya isu ini muncul lebih disebabkan oleh pihak-pihak yang hendak membangun rumah ibadah akan tetapi tidak mau patuh dan mentaati ketentuan atau aturan/regulasi yang ada.
"Yakni Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 8 dan Nomor 9 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat," kata Ikhsan dalam keterangannya, Rabu (7/6/2023).
Pihak-pihak dimaksud kata Ikhsan, bisa dari gubernur, bupati atau wali kota, dapat juga berasal dari masyarakat antar pemeluk agama.
Menurutnya, materi dari PBM adalah hasil permufakatan Majelis Agama-agama yang resmi yang telah diakui Negara di Indonesia yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah
"Dalam memelihara Kerukunan Umat dan Pendirian Rumah Ibadah Majelis Agama dimaksud adalah perwakilan pimpinan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI)," ucapnya.
"Gereja, Katholik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha dan Kong Hu Cu. Isi dari Permufakatan Majelis Agama tersebut secara administratif kemudian dituangkan dalam bentuk PBM Nomor 8 dan PBM Nomor 9 Tahun 2006," jelasnya.
Isi ketentuan inilah kata Ikhsan, sebagai dasar pendirian rumah ibadah sekaligus menjadi fondasi pemeliharaan kerukunan antar umat beragama.
