Refleksi 79 Tahun Kemerdekaan RI, Pieter Zulkifli: Korupsi Mewabah di Banyak Sektor
loading...
A
A
A
JAKARTA - Indonesia tepat menginjak usia 79 tahun pada 17 Agustus 2024. Sebagai negara berkembang dan memiliki sumber daya alam yang melimpah, Indonesia belum sepenuhnya menyadari potensi ekonominya.
Eks Ketua Komisi III DPR Pieter Cannys Zulkifli menilai, hal tersebut karena kombinasi berbagai faktor, termasuk korupsi, ketergantungan yang berlebihan pada ekspor komoditas, dan investasi yang tidak memadai dalam sumber daya manusia.
“Mengapa negara-negara kaya akan minyak seperti Venezuela justru mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan? Jawabannya mungkin lebih kompleks. Ketergantungan berlebihan pada satu komoditas, korupsi, dan kurangnya inovasi adalah beberapa faktor yang sering disebut sebagai kutukan sumber daya alam. Indonesia, dengan kekayaan alam yang melimpah, juga tidak luput dari ancaman kutukan ini,” kata Pieter, Sabtu (3/8/2024).
Selama beberapa dekade, kata Pieter, Indonesia telah bergulat dengan kutukan sumber daya, sebuah fenomena di mana negara-negara yang diberkahi dengan sumber daya alam yang melimpah sering kali gagal mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pembangunan yang merata.
“Inilah paradoks Indonesia. Negeri yang diberkahi dengan sumber daya alam yang melimbah, namun relatif miskin dalam banyak hal lainnya. Seperti masih banyaknya penduduk berjuang melawan kemiskinan dan ketimpangan. Korupsi pun merajalela, tak terkecuali korupsi di sekotor sumber daya alam,” papar Pieter.
Pieter menjabarkan, kasus-kasus korupsi yang melibatkan sumber daya alam cukup banyak, mulai dari pertambangan ilegal, penyelundupan hasil hutan, hingga penyalahgunaan dana hutan untuk kepentingan pribadi. Hal ini menunjukkan betapa merajalelanya praktik korupsi di sektor ini.
“Korupsi di sektor sumber daya alam yang merajalela menyebabkan hilangnya potensi pendapatan negara dan merusak lingkungan,” kata Pieter.
Akar kutukan sumber daya alam Indonesia, lanjut Pieter, dapat ditelusuri kembali ke sejarah kolonialnya, ketika Belanda berfokus pada eksploitasi kekayaan alam Nusantara. Bahkan setelah merdeka, negara ini tetap sangat bergantung pada ekspor komoditas.
Eks Ketua Komisi III DPR Pieter Cannys Zulkifli menilai, hal tersebut karena kombinasi berbagai faktor, termasuk korupsi, ketergantungan yang berlebihan pada ekspor komoditas, dan investasi yang tidak memadai dalam sumber daya manusia.
“Mengapa negara-negara kaya akan minyak seperti Venezuela justru mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan? Jawabannya mungkin lebih kompleks. Ketergantungan berlebihan pada satu komoditas, korupsi, dan kurangnya inovasi adalah beberapa faktor yang sering disebut sebagai kutukan sumber daya alam. Indonesia, dengan kekayaan alam yang melimpah, juga tidak luput dari ancaman kutukan ini,” kata Pieter, Sabtu (3/8/2024).
Selama beberapa dekade, kata Pieter, Indonesia telah bergulat dengan kutukan sumber daya, sebuah fenomena di mana negara-negara yang diberkahi dengan sumber daya alam yang melimpah sering kali gagal mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pembangunan yang merata.
“Inilah paradoks Indonesia. Negeri yang diberkahi dengan sumber daya alam yang melimbah, namun relatif miskin dalam banyak hal lainnya. Seperti masih banyaknya penduduk berjuang melawan kemiskinan dan ketimpangan. Korupsi pun merajalela, tak terkecuali korupsi di sekotor sumber daya alam,” papar Pieter.
Pieter menjabarkan, kasus-kasus korupsi yang melibatkan sumber daya alam cukup banyak, mulai dari pertambangan ilegal, penyelundupan hasil hutan, hingga penyalahgunaan dana hutan untuk kepentingan pribadi. Hal ini menunjukkan betapa merajalelanya praktik korupsi di sektor ini.
“Korupsi di sektor sumber daya alam yang merajalela menyebabkan hilangnya potensi pendapatan negara dan merusak lingkungan,” kata Pieter.
Akar kutukan sumber daya alam Indonesia, lanjut Pieter, dapat ditelusuri kembali ke sejarah kolonialnya, ketika Belanda berfokus pada eksploitasi kekayaan alam Nusantara. Bahkan setelah merdeka, negara ini tetap sangat bergantung pada ekspor komoditas.