Pengamat Nilai Overtreatment Layanan Kesehatan Perlu Dibenahi

JAKARTA - Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio mengkritisi kecenderungan perawatan dan layanan kesehatan yang mengarah pada overtreatment alias pengobatan berlebihan dan klaim yang berlebihan (overclaim). Menurutnya, ada beberapa poin yang menjurus overtreatment pelayanan kesehatan.

Pertama insentif finansial, pihak dokter dan fasilitas kesehatan mendapatkan keuntungan finansial lebih besar. Karena memberikan lebih banyak pelayanan atau prosedur medis yang mungkin tidak semuanya dibutuhkan pasien.

"Sebab overtreatment dari insentif finansial. Dokter spesialis sering memberikan layanan berlebih karena didorong oleh industri farmasi," kata Agus dalam acara seminar Pentingnya Layanan Kesehatan yang Layak dan Tepat bagi Publik di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Kedua, minimnya pengetahuan pasien karena mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mempertanyakan atau memahami rekomendasi medis yang diberikan dokter. Sehingga mereka cenderung menerima semua tindakan yang disarankan tanpa mempertimbangkan apakah itu benar-benar diperlukan.

Baca juga: Mencari Solusi Layanan Kesehatan bagi Korban Tindak Pidana

Ketiga, defensive medis yaitu dokter mungkin melakukan lebih banyak tes dan prosedur untuk melindungi diri dari kemungkinan tuntutan hukum jika terjadi kesalahan diagnosis atau pengobatan.

Agus pun menceritakan kisahnya bersama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sempat beberapa kali menuntut dokter karena malpraktik. Namun semua itu digagalkan karena adanya Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

"Zaman saya masih aktif dulu, kita beberapa kali mencoba mempidanakan dokter karena salah treatment, tetapi tidak bisa. Padahal Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8/1999 itu transaksional. Saya kan bayar dokternya, jadi saya bisa tuntut dokternya kalau tidak kasih saya kesehatan. Tapi lalu di kedokteran membuat Undang-Undang praktek kedokteran, jadinya tidak tersentuh," ujar dia.

Agus menambahkan di poin selanjutnya, terkait sistem pembayaran berbasis fee-for-service. Di mana, setiap dokter mendapatkan gajinya berdasarkan pelayanan yang ia berikan kepada pasiennya.

"Sistem pembayaran yang berbasis fee-for-service, ini juga suka overclaim," ucapnya.

Sementara anggota Komisi IX DPR, Rahmad Handoyo mengingatkan para tenaga layanan dan fasilitas Kesehatan, untuk kembali pada tujuan utama dari penyediaan layanan kesehatan.

"Para tenaga layanan kesehatan dalam upaya pemberian layanan kesehatan harus mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat dalam bentuk Upaya Kesehatan perseorangan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif yang berdampak hanya kepada individu," jelasnya.

Rahmad juga mengingatkan bahwa overtreatment juga bisa berimplikasi hukum bagi pelaku industri layanan kesehatan yang secara sengaja memberikan pelayanan melebihi standar pelayanan yang seharusnya diterima pasien.

"Memang harus ada efek jera. Overtreatment, juga termasuk petugas layanan kesehatan yang bekerja sama dengan industri farmasi saat memberikan layanan kesehatan, bisa dipidanakan. Ada kasus tenaga medis menerima gratifikasi dari perusahaan farmasi, ini tentu bisa dipidanakan," tegas Rahmad.