Tarik Tambang Muhammadiyah
Senin, 29 Juli 2024 - 16:32 WIB
loading...
A
A
A
Mengutip pendapat Wakil Ketua Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah Mukhaer Pakkanna, kondisi carut-marutnya dunia pertambangan Indonesia, karena lahan tambang banyak dikuasai oleh oligarki dan kartel industri pertambangan (Sindonews.com, 27/7/2024). Maka, tantangan bagi Muhammadiyah yang sudah memutuskan menerima konsesi tambang tersebut adalah memberikan dampak yang jauh lebih positif dan produktif.
Mengelola pertambangan memang murni merupakan pengelola bisnis. Tetapi cara Muhammadiyah dalam mengelola bisnis tambang ini haruslah berbeda dengan cara kaum oligarki yang cenderung menindas karena semata-mata untuk mengeruk keuntungan material.
Tentu menjadi hal yang menarik untuk dicermati, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan bahwa Muhammadiyah berjanji tidak akan merusak lingkungan setelah memutuskan menerima konsesi IUP, serta tidak akan menimbulkan konflik dan disparitas sosial di wilayah pertambangan. Pernyataan tersebut merupakan tantangan dan sekaligus pembeda dengan para pengelola tambang yang lain, yang secara umum tidak memiliki komitmen positif seperti itu.
Terakhir, apapun alasannya penerimaan tawaran konsesi tambang oleh Muhammadiyah bukan tanpa catatan. Semoga perbedaan pandangan yang bermuara pada “tarik tambang” di Muhammadiyah ini segera berakhir.
Keputusan PP Muhammadiyah boleh kita anggap sebagai ‘nasi yang sudah menjadi bubur’ yang mau tidak mau harus diterima. Maka, seluruh elemen Muhammadiyah harus bersatu padu mengawasi pelaksanaan pengelolaan tambang tersebut agar tidak menyimpang dari komitmen yang sudah dicetuskan oleh PP Muhammadiyah.
Mengelola pertambangan memang murni merupakan pengelola bisnis. Tetapi cara Muhammadiyah dalam mengelola bisnis tambang ini haruslah berbeda dengan cara kaum oligarki yang cenderung menindas karena semata-mata untuk mengeruk keuntungan material.
Tentu menjadi hal yang menarik untuk dicermati, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan bahwa Muhammadiyah berjanji tidak akan merusak lingkungan setelah memutuskan menerima konsesi IUP, serta tidak akan menimbulkan konflik dan disparitas sosial di wilayah pertambangan. Pernyataan tersebut merupakan tantangan dan sekaligus pembeda dengan para pengelola tambang yang lain, yang secara umum tidak memiliki komitmen positif seperti itu.
Terakhir, apapun alasannya penerimaan tawaran konsesi tambang oleh Muhammadiyah bukan tanpa catatan. Semoga perbedaan pandangan yang bermuara pada “tarik tambang” di Muhammadiyah ini segera berakhir.
Keputusan PP Muhammadiyah boleh kita anggap sebagai ‘nasi yang sudah menjadi bubur’ yang mau tidak mau harus diterima. Maka, seluruh elemen Muhammadiyah harus bersatu padu mengawasi pelaksanaan pengelolaan tambang tersebut agar tidak menyimpang dari komitmen yang sudah dicetuskan oleh PP Muhammadiyah.
(poe)
Lihat Juga :
