Anggaran Dipangkas Signifikan, DPR Sebut Pencegahan Bencana Sulit Dilakukan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan bahwa Indonesia adalah termasuk negara yang paling rawan bencana. Karena itu, selain harus mengantisipasi terhadap kerawanan bencana, Jokowi menyampaikan bahwa harus ada edukasi besar-besaran kepada masyarakat bahwa Indonesia rawan bencana.

“Kita tahu semuanya kita berada di dalam Ring of Fire, di dalam kawasan cincin api. Kita tahu semuanya kita memiliki gunung-gunung berapi yang aktif. Banjir, longsor juga selalu setiap tahun ada. Inilah fungsi-fungsi yang harus kita perankan agar masyarakat tahu, masyarakat memahami,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMGK), di Istana Negara, Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Terkait langkah pencegahan bencana yang diinginkan presiden ini, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan dalam berbagai pertemuan dengan Komisi VIII, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Doni Monardo selalu menekankan bahwa dalam mengatasi persoalan kebencanaan akan lebih mengedepankan pendekatan pencegahan dibandingkan penanggulangan.Wancana tersebut dinilai sangat baik di tengah kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan ring of fire, wilayah rawan bencana. Sayangnya, wacana tersebut tidak diimbangi dengan anggaran yang memadai bahkan berkurang cukup signifikan.
Pada pagu anggaran 2020, BNPB hanya mendapatkan jatah sebesar Rp450 miliar, turun dari 2019 sebesar Rp614 miliar untuk TA 2020. Padahal kebutuhan tambahan anggaran BNPB untuk Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp689 miliar. Bahkan, dari tahun ke tahun,pagu anggaran BNPB selama 5 terakhir terus menunjukkan kecenderungan yang menurun.Pada 2015, BNPB mendapat pagu anggaran sebesar Rp1,661 triliun, menurun menjadi Rp1,653 triliun pada 2016. Anggaran terus mengalami penurunan menjadi Rp1,084 triliun pada 2017, kemudian Rp748 miliar pada 2018.

”Kita senang dengan cara berpikirnya Pak Doni. Tapi ketika anggaran dari semula Rp614 miliar (2019) menjadi Rp450 miliar (2020), itu tidak sejalan dengan pemikiran itu. Masalahnya begitu kita desak, Pak Doni bilang katanya masih ada dana siap pakai (DSP). DSP itu kan untuk penanggulangan, bukan pencegahan,” ujarnya, Selasa (23/7/2019).

Artinya, pemerintah sebenarnya tidak siap dari sisi anggaran kebencanaan, khususnya dari sisi pencegahan, meski Indonesia berada di wilayah ring of fire. ”Tentu cara berpikirnya Pak Doni itu bisa meminimalisir korban. Katakan seperti (tsunami) yang terjadi di Banten, itu kan deteksi dini tidak jalan sehingga banyak korban. Coba kalau pada waktu 30 menit (sebelumnya) sudah bunyi alarm, semua yang dipantai sudah dievakuasi, tapi itu tidak ada."

"Itu namanya pencegahan. Dan dengan anggaran Rp400-an (miliar), kita meragukan cara berpikir pencegahan itu akan tercapai. Jadi sulit kita berbicara itu. Itu wacananya sudah benar, cuma konkretnya anggarannya Rp200-an miliar lebih berkurang, bagaimana caranya?” sambung politikus PKB ini.

Marwan mengatakan, ketika arahan yang disampaikan Presiden Jokowi bahwa BNPB harus berkoordinasi dengan daerah dalam menangani persoalan kebencanaan, hal itu memang sudah tercantum dalam undang-undang bahwa leading sector dalam penanganan kebencanaan adalah provinsi. ”Tidak hanya dengan daerah-daerah, dengan kementerian dan lembaga lain juga perlu. Ada BMKG, Kemensos, Kemenristek Dikti, juga perlu koordinasi, jadi iramanya itu ada di bagaimana BNPB menggerakkan semua,” katanya.

Karena saat ini penambahan anggaran tidak mungkin bisa dilakukan karena sudah menjadi keputusan rapat antara BNPB dengan Komisi VIII maka yang bisa dilakukan adalah bagaiamana memanfaatkan angggaran yang ada, termasuk berkoordinasi dengan daerah-daerah. ”Cuma kalau kita di hulu bergeraknya pencegahan dengan anggaran segitu rasanya berat. Karena anggaran Rp400-an miliar itu termasuk juga penanggulangan. Bukan ditepatkan pada pencegahan saja,” paparnya.

Dengan kondisi yang ada, menurut Marwan, hal yang diperlukan yaitu bagaimana sosialisasi kebencanaan bisa ditingkatkan sehingga masyarakat bisa lebih waspada dan mengerti mengenai tata cara menghindari bencana. ”Karena wilayah kita ini memang rawan bencana. Selain bencana yang sulit diduga, ada juga bencana-bencana karena ulah manusia seperti penggundulan hutan dan macam-macam,” tutupnya.