MPR Butuh Figur Pimpinan yang Menyatukan Bangsa

JAKARTA - Pimpinan MPR yang bisa menyatukan bangsa dinilai diperlukan. Pasalnya, MPR adalah lembaga terhormat yang memposisikan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan politik.

Ketua Fraksi Partai Partai Gerindra MPR RI, Fary Djemi Francis menilai sosok pimpinan MPR 2019-2024 adalah mereka yang bisa menjalankan visi besar negara sesuai cita-cita pendiri bangsa.

"Tidak penting siapa dan dari partai apa yang menjadi pimpinan MPR. Yang jelas, visi besar dalam bernegara harus berjalan sesuai cita-cita pendiri bangsa," ujar Fary Djemi dalam diskusi Empat Pilar MPR bertajuk 'Musyawarah Mufakat untuk Pimpinan MPR' di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/7/2019).

Dia pun berpendapat kurang etis bila berbicara bagi-bagi kursi pimpinan MPR. Sebab, MPR adalah lembaga terhormat, lembaga yang menjaga marwah negara yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Bagi saya kurang etis berbicara bagi-bagi kursi pimpinan MPR. MPR tidak boleh berdiri hanya untuk satu golongan saja tapi harus menaungi semua unsur masyarakat," kata ketua komisi V DPR RI ini.

Dia melanjutkan, kontestasi Pilpres 2019 menawarkan gagasan baik dari calon presiden Joko Widodo (Jokowi) dan calon presiden Prabowo Subianto. Gagasan dan pemikiran keduanya jangan dipertentangan tetapi harus dikolaborasikan untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Alangkah lebih baik bila pemikiran Pak Jokowi tertuang di pemerintah, sementara pemikiran Pak Prabowo terjewantahkan di parlemen, dalam hal ini MPR," tuturnya.

Dia mengatakan, makna rekonsiliasi bukanlah soal bagi-bagi kursi. "Tetapi bagaimana caranya mengkolaborasi gagasan dan pemikiran dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang kemarin berkompetisi menjadi satu kekuatan, demi masa depan bangsa Indonesia," ucapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, MPR ke depan amat strategis untuk melihat persoalan bangsa akibat dari kontestasi Pilpres kemarin yang membuat masyarakat terbelah. "Kita perlu pimpinan MPR yang menyatukan negara, menyatukan program strategis Pak Jokowi dan Pak Prabowo," pungkasnya.