Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Mantan Kepala BIN Sebut Uang Triliunan untuk Biaya Pemilu sebagai Pemborosan
Mantan Kepala BIN Sebut Uang Triliunan untuk Biaya Pemilu sebagai Pemborosan
A
A
A
JAKARTA - Mantan Ketua Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono menilai, uang triliunan rupiah yang digelontorkan untuk pemilu sebagai pemborosan. Hal itu diungkapkan Hendropriyono saat mengunjungi Ketua DPR Bambang Soesatyo di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (12/7/2019).
“Tukar pikiran tentang situasi nasional Indonesia. Saya sebagai rakyat biasa tapi tidak bisa diam saja. Kalau semuanya diam saja kan, namanya tidak ada partisipasi rakyat. Saya ingin kita semua melihat, tadi cocok sama-sama Pak Ketua DPR, kita melihat kecenderungan biaya untuk pemilu. Sejak 2004 kita menghabiskan uang negara Rp3 triliun. Kemudian pada 2009 itu kok menjadi Rp8 triliun. Pada 2014 menjadi Rp15 triliun dan 2019 Rp25 triliun lebih. Ini gila. Kalau kita terus-terusan begini, diam saja sebagai rakyat, kasihan rakyat nggak ngerti,” kata Hendropriyono seusai pertemuan.
Dalam kesempatan itu, Hendropriyono juga mengusulkan agar masa jabatan presiden dan wakil presiden diperpanjang menjadi delapan tahun. Begitu juga dengan kepala daerah.
“Saya usul dan nampaknya Ketua DPR cocok pikirannya, bahwa tenggang waktu Presiden dan kepala daerah itu 8 tahun. Tapi satu kali saja, turun penggantinya nanti silakan berkompetisi. Tidak ada petahana. Jadi 8 tahun itu pemerintah kuat dan rakyat kuat. Tidak ada yang menggergaji pemerintah. Pemerintah tidak sewenang-wenang, tidak berkampanye, kerja saja 8 tahun yang betul,” usul Hendropriyono.
Kemudian, lanjut dia, MPR harus dikembalikan sebagai lembaga tinggi negara, dan DPR mayoritasnya diisi anggotanya dari MPR, dan pemilihan presiden dan wakil presiden dikembalikan ke MPR. Soal kapan diterapkan itu tergantung DPR. Dan perubahannya bisa dengan amandemen UUD 1945 atau adendum (penambahan pasal klausul).
"Dengan masa pemerintahan 8 tahun presiden dan kepala daerah, pemerintahan akan lebih stabil. Harus stabil pemerintahan. Rakyat juga disiplin sosialnya bagus, sekarang disiplin sosial enggak ada,” ujarnya.
“Tukar pikiran tentang situasi nasional Indonesia. Saya sebagai rakyat biasa tapi tidak bisa diam saja. Kalau semuanya diam saja kan, namanya tidak ada partisipasi rakyat. Saya ingin kita semua melihat, tadi cocok sama-sama Pak Ketua DPR, kita melihat kecenderungan biaya untuk pemilu. Sejak 2004 kita menghabiskan uang negara Rp3 triliun. Kemudian pada 2009 itu kok menjadi Rp8 triliun. Pada 2014 menjadi Rp15 triliun dan 2019 Rp25 triliun lebih. Ini gila. Kalau kita terus-terusan begini, diam saja sebagai rakyat, kasihan rakyat nggak ngerti,” kata Hendropriyono seusai pertemuan.
Dalam kesempatan itu, Hendropriyono juga mengusulkan agar masa jabatan presiden dan wakil presiden diperpanjang menjadi delapan tahun. Begitu juga dengan kepala daerah.
“Saya usul dan nampaknya Ketua DPR cocok pikirannya, bahwa tenggang waktu Presiden dan kepala daerah itu 8 tahun. Tapi satu kali saja, turun penggantinya nanti silakan berkompetisi. Tidak ada petahana. Jadi 8 tahun itu pemerintah kuat dan rakyat kuat. Tidak ada yang menggergaji pemerintah. Pemerintah tidak sewenang-wenang, tidak berkampanye, kerja saja 8 tahun yang betul,” usul Hendropriyono.
Kemudian, lanjut dia, MPR harus dikembalikan sebagai lembaga tinggi negara, dan DPR mayoritasnya diisi anggotanya dari MPR, dan pemilihan presiden dan wakil presiden dikembalikan ke MPR. Soal kapan diterapkan itu tergantung DPR. Dan perubahannya bisa dengan amandemen UUD 1945 atau adendum (penambahan pasal klausul).
"Dengan masa pemerintahan 8 tahun presiden dan kepala daerah, pemerintahan akan lebih stabil. Harus stabil pemerintahan. Rakyat juga disiplin sosialnya bagus, sekarang disiplin sosial enggak ada,” ujarnya.
(cip)
Explore More