Ketua Komisi X DPR Sebut Komcad Bukan Upaya Munculkan Militerisme
Sabtu, 12 September 2020 - 22:07 WIB
loading...
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyebutkan, bahwa rencana pembentukan Komcad bukanlah upaya untuk memunculkan militerisme gaya baru di Indonesia. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyebutkan, bahwa rencana pembentukan Komponen Cadangan (Komcad) bukanlah upaya untuk memunculkan militerisme gaya baru di Indonesia.
(Baca juga: Bertambah 3.806 Kasus Baru, Total 214.746 Orang Positif Covid-19)
"Komcad bukanlah upaya untuk memunculkan militerisme. Kaum milineal dan generasi Z juga jangan terlalu phobia terhadap militer," jelas Huda dalam diskusi virtual tentang wacana Komponen Cadangan dan upaya membangun budaya bela negara di perguruan tinggi yang diselenggarakan Human Studies Institute (HSI), Sabtu (12/9/2020).
(Baca juga: Satgas Sebut Pembatasan Mobilitas Penduduk Cegah Potensi Penularan Covid-19)
Hanya saja menurut politikus Partai Kebangkita Bangsa (PKB) ini, terlebih dahulu perlu dirumuskan mekanisme pembentukan Komcad dan materi pendidikan bela negara itu agar lebih matang dan terarah. "Mekanisme dan materinya harus jelas, supaya tidak muncul keraguan dan prasangka lain. Lebih dulu harus ada kolaborasi antara Kemhan, Kemendikbud dan Komisi X," ucapnya.
(Baca juga: Bertambah 3.806 Kasus Baru, Total 214.746 Orang Positif Covid-19)
"Komcad bukanlah upaya untuk memunculkan militerisme. Kaum milineal dan generasi Z juga jangan terlalu phobia terhadap militer," jelas Huda dalam diskusi virtual tentang wacana Komponen Cadangan dan upaya membangun budaya bela negara di perguruan tinggi yang diselenggarakan Human Studies Institute (HSI), Sabtu (12/9/2020).
(Baca juga: Satgas Sebut Pembatasan Mobilitas Penduduk Cegah Potensi Penularan Covid-19)
Hanya saja menurut politikus Partai Kebangkita Bangsa (PKB) ini, terlebih dahulu perlu dirumuskan mekanisme pembentukan Komcad dan materi pendidikan bela negara itu agar lebih matang dan terarah. "Mekanisme dan materinya harus jelas, supaya tidak muncul keraguan dan prasangka lain. Lebih dulu harus ada kolaborasi antara Kemhan, Kemendikbud dan Komisi X," ucapnya.
Lihat Juga :
