Oposisi Dinilai Harus Tetap Ada untuk Kontrol Kekuasaan

JAKARTA - Direktur Eksekutif DIKSI Indonesia, Sebastian Salang menilai, pascapenetapan Pilpres terpilih, diskusi publik bergeser ke koalisi kabinet yang bakal dibentuk pasangan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin.

Menurut Salang, hal tersebut termasuk tawaran bergabung untuk partai koalisi yang berada di barisan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno.

"Kekuasaan itu harus selalu dikontrol karena kekuasaan cenderung diselewengkan seperti korupsi. Makannya harus dikontrol oleh kekuatan yang kuat dengan oposisi," ujar Salang di Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Salang menegaskan, memang di Indonesia belum ada undang-undang yang mengatur tentang partai oposisi. Namun semangat oposisi harus terus dikuatkan agar proses demokrasi tetap seimbang.

Menurut Salang, negara memang memerlukan pemerintah yang kuat. Tetapi, pemerintahan juga memerlukan barisan pengontrol yang kuat seperti parpol oposisi.

"Memang ada kemungkinan partai eks 02 yang memilih untuk bergabung dengan pemerintah. Godaan bergabung itu besar dan parpol di Indonesia itu belum tahan lapar," katanya.

Salang tak bisa memungkiri, dalam praktek politik semua bisa 'tergiur' dengan kekuasaan yang pragmatis. Sehingga, Gerindra, Demokrat dan PAN bisa saja bergabung ke pemerintah.

Untuk itu, ia menyarankan agar parpol yang sempat berada di barisan Prabowo-Sandi diharapkan tetap menjadi oposisi. "Pemerintah juga harus memberi ruang oposisi. Kita harus membangun demokrasi yang baik dengan menjaga oposisi," tandasnya.