Penempatan Kader NU di Kabinet Sepenuhnya Hak Prerogratif Jokowi

JAKARTA - Nahdlatul Ulama (NU) ramai diperbincangkan terkait posisi menteri di pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Ketua PBNU, Aizzudin Abdurrahman yang akrab disapa Gus Aiz menjelaskan posisi NU dalam pemerintahan. "NU bukan partai politik dan siapapun yang ditempatkan dalam posisi menteri membantu presiden terpilih sepenuhnya hak prerogratif presiden" katanya.

Dalam sejarahnya, NU menjalankan politik kebangsaan, politik tingkat tinggi dalam meneruskan perjuangan para pendiri NU

"Peran NU dalam sejarah senjakala perjalanan bangsa ini tidak dapat dinafikan, terus istiqomah meneruskan perjuangan para muassis NU. Perlu ditegaskan, Politik NU merupakan politik kebangsaan, politik ’aliyah bukan politik praktis pragmatis sebagaimana partai politik. Dalam hal ini peran NU sangat lengkap, NU berjuang mempertahankan bangsa ini," paparnya

Gus Aiz menambahkan, peran pemerintah melalui menteri-menterinya dan seluruh birokrasi di dalamnya harus didasarkan kepentingan rakyat sekaligus juga menjaga keutuhan negara ini dari arsiran-arsiran ideologi dan pemahaman yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila, kebhinekaan bangsa ini harus dilestarikan menjadi pondasi peradaban sebuah bangsa dalam bingkai NKRI dan UUD 1945.

"Zaman Orde Baru, Gus Dur berpolitik hingga mengantarkan beliau menjadi Presiden RI ke-4 dan semua pengurus PBNU ketika itu jadi tim sukses PKB dan semua pengurus wilayah cabang juga jadi jurkam PKB, melalui jalan demokrasi yang diretas sudah benar. Saat ini bisa kita rasakan perjuangan beliau. Yang tidak memahami ini, berarti dia menyalahkan Gus Dur menghina Gus Dur," ucap adik sepupu KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini.