Tak Diusir Negara, PKB Persilakan Habib Rizieq Kembali ke Tanah Air
Rabu, 10 Juli 2019 - 12:31 WIB
Tak Diusir Negara, PKB Persilakan Habib Rizieq Kembali ke Tanah Air
A
A
A
JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding mempersilakan Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) kembali ke Indonesia dari Arab Saudi. Sebab, kata Karding, Habib Rizieq pergi ke Arab Saudi atas inisiatif sendiri bukan diusir negara.
"Saya melihat HRS itu kan pergi ke Arab atas kehendak dan inisiatif sendiri, bukan dipaksa oleh negara atau diusir negara. Sebenarnya kalau dia mau pulang ya pulang aja, enggak ada masalah," ujar Karding dihubungi wartawan, Rabu (10/7/2019).
Sehingga, dia tidak setuju jika pemulangan Habib Rizieq ke Tanah Air menjadi syarat rekonsiliasi antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Prabowo Subianto. "Saya kira selama ini beliau (Habib Rizieq, red) hanya terhantui oleh perasaan takut karena memiliki dugaan banyak masalah," katanya.
Dalam prinsip bernegara, kata dia, hukum adalah panglima di negeri ini. "Jadi, segala tindak tanduk, perilaku seseorang itu yang menentukan adalah hukum, hukum itu artinya pengadilan," tuturnya.
Maka itu, menurut dia, masalah hukum Habib Rizieq di Tanah Air tidak patut dijadikan tawar menawar. "Tapi, nanti kita lihat bagaimana pendapat Pak Jokowi, pendapat orang-orang beliau soal itu apakah menerima atau tidak. Kita lihat nanti saja," imbuhnya.
"Saya melihat HRS itu kan pergi ke Arab atas kehendak dan inisiatif sendiri, bukan dipaksa oleh negara atau diusir negara. Sebenarnya kalau dia mau pulang ya pulang aja, enggak ada masalah," ujar Karding dihubungi wartawan, Rabu (10/7/2019).
Sehingga, dia tidak setuju jika pemulangan Habib Rizieq ke Tanah Air menjadi syarat rekonsiliasi antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Prabowo Subianto. "Saya kira selama ini beliau (Habib Rizieq, red) hanya terhantui oleh perasaan takut karena memiliki dugaan banyak masalah," katanya.
Dalam prinsip bernegara, kata dia, hukum adalah panglima di negeri ini. "Jadi, segala tindak tanduk, perilaku seseorang itu yang menentukan adalah hukum, hukum itu artinya pengadilan," tuturnya.
Maka itu, menurut dia, masalah hukum Habib Rizieq di Tanah Air tidak patut dijadikan tawar menawar. "Tapi, nanti kita lihat bagaimana pendapat Pak Jokowi, pendapat orang-orang beliau soal itu apakah menerima atau tidak. Kita lihat nanti saja," imbuhnya.
(kri)
