Jaminan Layanan Kesehatan Hakim Belum Memadai
Senin, 24 Agustus 2020 - 06:35 WIB
loading...
Foto: dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah dan BPJS Kesehatan didorong memberikan perlindungan dan jaminan kesehatan kepada para hakim di seluruh pelosok Indonesia. Rata-rata jaminan dan fasilitas kesehatan hakim di tingkat pertama dan banding belum memadai.
Data survei yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY) rentang 2016-2018 menunjukkan secara umum, hakim menilai jaminan dan fasilitas kesehatan mereka kurang memadai (53,76%). Sebanyak 24,73% hakim merasa cukup memadai, 15,05% memadai, 5,91% belum pernah menggunakan, dan 0,54% abstain. Hasil survei ini telah disampaikan KY kepada Mahkamah Agung (MA) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk ditindaklanjuti.
Jaminan atas layanan kesehatan hakim juga amanat dari Undang-undang (UU) Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94/2012 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74/2016 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah MA. (Baca: MUI Tegaskan Tak Pernah Membuat Maklumat Soal Pembubaran BPIP)
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar Yanto menyatakan, pemerintah haruskon sisten melakukan optimalisasi atas pemenuhan dan peningkatan jaminan kesejahteraan hakim, termasuk kesehatan. “Jadi harus benar-benar dipenuhi. Realisasikanlah undang-undang itu,” ujar Yanto kepada KORAN SINDO .
Mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus ini mengakui untuk layanan BPJS Kesehatan masih ditemukan banyak hakim tidak mendapatkan layanan tersebut. Termasuk dia kini juga tidak memiliki fasilitas layanan BPJS Kesehatan. Dia tidak me miliki layanan BPJS Kesehatan karena pengurusan administrasi hingga penggunaan layanannya berbelit-belit.
Hakim Agung sekaligus Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Andi Samsan Nganro mengakui hakikatnya jaminan kesehatan bagi seluruh warga negara, termasuk hakim, ada dalam UU Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Hakim di tingkat pertama maupun tingkat banding pun sudah banyak memiliki BPJS Kesehatan.
Namun, ketika ingin mendapat layanan, mereka kadang terkendala lokasi atau antrean panjang. Di sisi lain, tugas mereka melayani pencari keadilan juga tak henti. “Yang sering dikeluhkan oleh para hakim, rumah sakit tidak mau menerima BPJS Kesehatan yang dimiliki oleh hakim yang bersangkutan. Kadang-kadang rumah sakit menolak, kelas ekonomi misalnya,” bebernya. (Baca juga: Kapal Perang Paling Berbahaya Admiral Nakhimov Siap Dimunculkan Lagi)
Data survei yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY) rentang 2016-2018 menunjukkan secara umum, hakim menilai jaminan dan fasilitas kesehatan mereka kurang memadai (53,76%). Sebanyak 24,73% hakim merasa cukup memadai, 15,05% memadai, 5,91% belum pernah menggunakan, dan 0,54% abstain. Hasil survei ini telah disampaikan KY kepada Mahkamah Agung (MA) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk ditindaklanjuti.
Jaminan atas layanan kesehatan hakim juga amanat dari Undang-undang (UU) Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94/2012 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74/2016 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah MA. (Baca: MUI Tegaskan Tak Pernah Membuat Maklumat Soal Pembubaran BPIP)
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar Yanto menyatakan, pemerintah haruskon sisten melakukan optimalisasi atas pemenuhan dan peningkatan jaminan kesejahteraan hakim, termasuk kesehatan. “Jadi harus benar-benar dipenuhi. Realisasikanlah undang-undang itu,” ujar Yanto kepada KORAN SINDO .
Mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus ini mengakui untuk layanan BPJS Kesehatan masih ditemukan banyak hakim tidak mendapatkan layanan tersebut. Termasuk dia kini juga tidak memiliki fasilitas layanan BPJS Kesehatan. Dia tidak me miliki layanan BPJS Kesehatan karena pengurusan administrasi hingga penggunaan layanannya berbelit-belit.
Hakim Agung sekaligus Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Andi Samsan Nganro mengakui hakikatnya jaminan kesehatan bagi seluruh warga negara, termasuk hakim, ada dalam UU Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Hakim di tingkat pertama maupun tingkat banding pun sudah banyak memiliki BPJS Kesehatan.
Namun, ketika ingin mendapat layanan, mereka kadang terkendala lokasi atau antrean panjang. Di sisi lain, tugas mereka melayani pencari keadilan juga tak henti. “Yang sering dikeluhkan oleh para hakim, rumah sakit tidak mau menerima BPJS Kesehatan yang dimiliki oleh hakim yang bersangkutan. Kadang-kadang rumah sakit menolak, kelas ekonomi misalnya,” bebernya. (Baca juga: Kapal Perang Paling Berbahaya Admiral Nakhimov Siap Dimunculkan Lagi)
Lihat Juga :
