Isu Presidium Jelang Kongres IKA ITS: Kebutuhan Organisasi atau Gimmick Bagi-bagi Kursi?

Dzulfikar Arifuddin
Sekum IKA ITS PWJR 2019-2023

PADA tanggal 10 November 1957, Presiden Pertama RI, Dr Ir Soekarno meresmikan berdirinya Perguruan Tinggi Teknik Sepuluh Nopember di Lapangan Terbang Morokrembangan Surabaya. Atas dasar PP Nomor 9 Tahun 1961, perguruan tinggi teknik tersebut dinegerikan dengan nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Tahun ini, setelah menempuh waktu 67 tahun, ITS melahirkan ratusan ribu alumni. Sampai dengan wisuda ke-129 pada 20-21 April 2024, ITS tercatat sudah meluluskan 115.894 alumni jenjang diploma sampai doktoral yang tersebar di seluruh negeri, bahkan lintas benua berkiprah di berbagai sektor di seluruh dunia.

Ikatan alumni ITS atau IKA ITS didirikan di Surabaya pada 2 Mei 1967. Untuk pertama kalinya Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga IKA ITS disahkan dalam Kongres I Alumni ITS pada 28 Nopember 1975. Di bulan Agustus tahun ini akan diselenggerakan kongres dengan agenda utama memilih ketua umum IKA ITS.

Tahap paling dekat adalah penjaringan calon ketua umum secara one man one vote. Lima kandidat terbaik akan diajukan ke kongres untuk dipilih sebagai Ketua Umum IKA ITS. Selama lima rangkaian kampanye di berbagai wilayah, sejumlah isu mengemuka ditawarkan para kandidat dan pengusungnya, di antaranya adalah wacana tawaran kepengurusan IKA ITS kolektif kolegial (presidium).



Usulan ini perlu studi yang sangat mendalam dan komprehensif, tidak bisa singkat diwacanakan, singkat dipikirkan, dan singkat pula kita mengimplementasikan. Perlu diajukan banyak pertanyaan untuk mengujinya. Betulkah sistem ini akan membuat organisasi sustain dan konsolidatif? Apakah sistem presidium relevan kompleksitas tantangan yang dihadapi bangsa dan negara saat ini?

Kalau kita pelajari lebih mendalam, sistem organisasi presidium adalah bentuk struktur organisasi dengan kepemimpinan tidak dipegang oleh satu orang saja, melainkan oleh sekelompok orang yang disebut presidium. Presidium ini terdiri atas beberapa anggota yang memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

Sistem ini sering digunakan dalam organisasi non-profit, lembaga pendidikan, atau kelompok kerja yang menginginkan distribusi kekuasaan yang lebih merata. Sudah banyak contoh di dunia Pendidikan sistem tersebut dijalankan dan pada akhirnya banyak dipenuhi dengan pertikaian yang berkepanjangan (simak berbagai konflik di PTS-PTS di negeri ini).

Apakah cocok dan urgent, sistem organisasi alumni ITS mengadopsi sistem tersebut? Apakah itu prioritas utama, adakah sesuatu yang lebih penting dan genting dari hal tersebut?

Meskipun model kepengurusan dengan presidium beberapa ada role modelnya di Indonesia, kita perlu mengkaji dan mengamati lebih dalam dinamikanya –kendati beberapa hal ditonjolkan adalah distribusi kekuasaan yang merata, keputusan bersama- dalam praktiknya banyak juga kekurangan dan kelemahan sistem presidium. Apalagi tuntutan zaman yang kian cepat dan justru dari hal tersebut menjadi faktor kelemahan baru bagi organisasi. Untuk itu perlu kita refleksikan kepada internal organisasi kealumnian kita, apakah cocok di terapkan atau malah semakin membuat kacau balau tata Kelola serta konflik, sehingga perlu menjadi konsen dan perhatian kita bersama. Untuk itu mari kita coba ulas dari beberapa hal.

Kepemimpinan

Di organisasi dengan sistem presidium, kita akan menjumpai kondisi kurangnya kepemimpinan yang jelas di dalam organisasi, yaitu dengan tidak adanya pemimpin sentral. Hal ini menyebabkan ambiguitas dalam otoritas dan tanggung jawab, dan hal tersebut membuat organisasi mudah kehilangan arah. Dalam situasi krisis atau ketika keputusan cepat diperlukan, proses pengambilan keputusan bisa lebih lambat karena harus melalui diskusi dan konsensus di antara semua anggota presidium, bahkan berpotensi terjadinya kebuntuan atau deadlock jika anggota presidium tidak dapat mencapai kesepakatan.

Tata Kelola Organisasi

Dari sisi tata Kelola organisasi atau management di sistim organisasi presidium, mengelola, dan mengoordinasikan tugas di antara banyak orang bisa menjadi sangat rumit, potensi konflik antar anggota presidium dan anggota pengurus bisa meningkat karena perbedaan pendapat dan pendekatan, apalagi muncul berbagai fitnah serta hal negatif lainnya terhadap menyikapi sesuatu, apalagi terdapat conflict of interest dan saling silang kepentingan. Dalam hal Implementasi kebijakan bisa menjadi sulit karena setiap anggota presidium memiliki pandangan dan pendekatan yang berbeda terhadap bagaimana kebijakan tersebut harus dijalankan.

Tanggung Jawab

Bagaimana dengan tanggung jawab organisasi? Dengan tanggung jawab yang tersebar, sulit untuk menegakkan akuntabilitas individu, tanggung jawab yang dibagi-bagi bisa menyebabkan dilusi, di mana tidak ada yang merasa benar-benar bertanggung jawab atas suatu tugas atau keputusan. Apalagi rotasi kepemimpinan dapat mengakibatkan kurangnya kelanjutan dalam jangka panjang untuk program-program yang sedang berjalan, karena variasi gaya kepemimpinan di antara anggota presidium bisa menyebabkan inkonsistensi dalam kebijakan dan pelaksanaan program.